8.906 Papan Interaktif Didistribusikan ke 3.424 Sekolah, Digitalisasi Sekolah di Kalbar Terus Berlanjut

Pada 2026, program digitalisasi pendidikan di Kalbar berlanjut dengan pengiriman 8.906 unit Interactive Flat Panel (IFP) atau papan interaktif digital untuk 3.424 satuan pendidikan, dengan nilai pengiriman tahap pertama mencapai Rp275,19 miliar.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas pemanfaatan teknologi di lingkungan sekolah agar proses belajar mengajar semakin interaktif dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Distribusi perangkat digital diharapkan membantu guru menyampaikan materi secara lebih menarik sekaligus mendorong keterlibatan aktif peserta didik di kelas.

“Tahun 2025 semuanya sudah selesai dikirimkan. Sekolah ini sudah mendapatkan satu,” ujar Abdul Mu’ti.

Pada 2026, sejumlah sekolah di Kalimantan Barat kembali memperoleh alokasi perangkat IFP. SMA Negeri 7 Pontianak, misalnya, disebut mendapatkan tambahan alokasi perangkat pada tahun ini. Namun, jumlah akhir perangkat yang diterima sekolah tersebut masih perlu dikonfirmasi agar sesuai dengan data distribusi resmi.

Berdasarkan data program, digitalisasi pendidikan di Kalimantan Barat pada 2025 mencakup 7.581 unit IFP, 7.579 laptop, 45 dukungan internet, serta 12 dukungan kelistrikan. Total nilai program tersebut mencapai Rp252,40 miliar.

Khusus di Kota Pontianak, program digitalisasi pada 2025 mencakup 495 unit IFP dan 495 laptop dengan total nilai Rp16,44 miliar. Sementara itu, pada 2026, pengiriman tahap pertama mencapai 587 unit IFP untuk 190 satuan pendidikan dengan nilai Rp18,13 miliar.

Capaian serupa juga terlihat di Kabupaten Kubu Raya. Pada 2026, pengiriman tahap pertama mencapai 927 unit IFP untuk 364 satuan pendidikan, dengan nilai Rp28,64 miliar.

Sebelumnya, pada 2025, digitalisasi pendidikan di Kubu Raya mencakup 783 unit IFP dan 780 laptop untuk 780 sekolah, dengan nilai program mencapai Rp26,05 miliar.

Distribusi perangkat tersebut diharapkan dapat memperluas akses sekolah terhadap sarana pembelajaran digital. Dengan dukungan teknologi, guru memiliki lebih banyak pilihan dalam menyajikan materi, sedangkan peserta didik dapat mengikuti pembelajaran melalui metode yang lebih variatif dan interaktif.

Selain penyediaan perangkat, kesiapan infrastruktur pendukung juga menjadi perhatian pemerintah. Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pemerintah bekerja sama dengan PT PLN untuk mendukung kebutuhan penambahan daya listrik di sekolah yang menggunakan perangkat digital.

“Untuk penambahan daya listrik sehubungan dengan penambahan IFP itu sudah bekerja sama kami dengan PLN. Untuk tambah daya biayanya gratis,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa biaya operasional listrik sekolah dapat dipenuhi melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS), sesuai dengan ketentuan penggunaan yang berlaku.

Dukungan tersebut menjadi bagian penting agar perangkat yang telah didistribusikan dapat dimanfaatkan secara optimal. Ketersediaan listrik, kesiapan sekolah, serta kemampuan guru dalam menggunakan teknologi merupakan faktor pendukung keberhasilan digitalisasi pembelajaran.

Pemprov Kalbar memandang penguatan sarana digital sebagai peluang untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah. Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan pihak terkait, program ini diharapkan dapat memperluas pemanfaatan teknologi sekaligus mendukung pemerataan kualitas pembelajaran di Kalimantan Barat.

Ke depan, optimalisasi perangkat IFP perlu berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas guru dan pemeliharaan sarana pendukung. Dengan demikian, digitalisasi pendidikan tidak hanya berfokus pada distribusi perangkat, tetapi juga memastikan teknologi benar-benar memberikan manfaat bagi proses belajar mengajar.