Presiden Prabowo Perintahkan Karhutla Kalbar Segera Ditangani, 1.000 Personel Dikerahkan

KILASKALBAR – Presiden RI Prabowo Subianto meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat dilakukan secepat mungkin untuk mengatasi kabut asap yang dalam beberapa pekan terakhir berdampak terhadap masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan usai mendampingi Presiden Prabowo meninjau langsung lahan yang terbakar di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026).

Ria Norsan mengatakan, Presiden mengarahkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan karhutla.

“Koordinasi dilakukan oleh Presiden bersama Forkopimda untuk segera mungkin bertindak mengatasi kabut asap ini akibat kebakaran hutan,” kata Ria Norsan.

Untuk mempercepat penanganan, pemerintah menyiapkan sejumlah dukungan, mulai dari operasi modifikasi cuaca hingga penambahan armada water bombing.

Menurut Norsan, sebanyak 12 unit pesawat water bombing akan diperbantukan untuk membantu pemadaman di wilayah yang mengalami kebakaran cukup luas.

Selain itu, sekitar 1.000 personel akan dikerahkan dan disebar ke sejumlah daerah yang menjadi lokasi karhutla terparah.

Lima kabupaten menjadi perhatian utama karena memiliki luasan kebakaran yang cukup signifikan. Di antaranya Ketapang, Kubu Raya, Kayong Utara dan wilayah lainnya yang mengalami peningkatan titik kebakaran.

“Kurang lebih seribu petugas akan disebar di daerah yang kebakarannya sangat luas,” ujarnya.

Norsan menyebut Kabupaten Ketapang menjadi salah satu wilayah dengan luasan kebakaran terbesar, mencapai lebih dari 12 ribu hektare. Sementara wilayah lainnya juga mencatat luasan kebakaran hingga lebih dari 8 ribu hektare.

Selain pemadaman melalui udara, pemerintah juga mendapat dukungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengatasi persoalan sumber air di lokasi kebakaran.

Pembuatan sumur bor dengan kedalaman hingga sekitar 68 meter akan dilakukan di kawasan yang mengalami kesulitan mendapatkan sumber air.

Norsan menegaskan, penanganan karhutla menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah akan menindak pihak yang terbukti melakukan pembakaran, baik masyarakat maupun korporasi.

“Kalau korporasi sendiri, kalau proses sendiri kita tetap kenakan sanksi. Kita panggil perusahaan itu, kalau terbukti kita tindak,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Kalbar juga akan berkoordinasi dengan Kapolda Kalbar dalam penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran.

Norsan menambahkan, Presiden juga meminta agar kabut asap yang berdampak terhadap masyarakat segera ditangani agar tidak berlangsung terlalu lama.