Mahasiswa Soroti SDA dan Infrastruktur Rusak, Pemprov Kalbar Siap Tindaklanjuti

KILASKALBAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Indonesia Wilayah Kalbar di Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (17/10/2025). Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA) serta kondisi infrastruktur yang dinilai belum merata dan masih memprihatinkan.

Perwakilan mahasiswa, Syaiful Hidayatullah, menyampaikan bahwa Kalimantan Barat memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sumber daya alam kita sangat besar, tetapi masih banyak masyarakat yang hidup dalam kesulitan karena pengelolaannya tidak berpihak kepada rakyat dan dikuasai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Syaiful.

Ia juga menyoroti persoalan ekonomi yang berdampak langsung pada kehidupan generasi muda di Kalbar.

“Banyak anak muda yang terpaksa mencari penghasilan di lampu merah bukan karena keinginan, tetapi karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak mencukupi,” ungkapnya.

Selain isu SDA dan ekonomi, mahasiswa turut menyoroti kondisi infrastruktur, khususnya kerusakan jalan menuju Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalbar di Parit Derabak. Menurut mahasiswa, kondisi jalan tersebut sudah sangat memprihatinkan meskipun berada di kawasan yang tidak jauh dari pusat pemerintahan.

“Jalan menuju kampus UNU Kalbar rusak parah, padahal lokasinya dekat dengan kantor bupati, DPRD, dan gubernur. Kami meminta agar segera ditindaklanjuti karena menyangkut aktivitas dan keselamatan sekitar 3.000 mahasiswa aktif,” tegas Syaiful.

Menanggapi aspirasi tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., menyampaikan bahwa pemerintah daerah siap menindaklanjuti persoalan yang disampaikan mahasiswa, khususnya terkait infrastruktur jalan.

“Perbaikan jalan menuju UNU Kalbar sudah masuk dalam agenda. Kami akan menginstruksikan langsung kepada Dinas PUPR Kabupaten Kubu Raya, mengingat status jalan tersebut merupakan jalan kabupaten,” jelas Harisson.

Ia juga menegaskan bahwa berbagai aspirasi mahasiswa lainnya, termasuk terkait tata kelola sumber daya alam dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, akan dibahas lebih lanjut dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

“Aspirasi teman-teman mahasiswa, baik terkait infrastruktur, pengelolaan dana, maupun DBH Sawit, akan kami bawa ke forum koordinasi dengan pemerintah pusat,” ujarnya.

Pemprov Kalbar berharap audiensi ini menjadi ruang dialog konstruktif antara pemerintah dan mahasiswa dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.