Gubernur Norsan Perjuangkan Keadilan Dana Bagi Hasil dari SDA
BALIKPAPAN, KILASKALBAR – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyoroti kecilnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan yang diterima daerahnya meskipun Kalbar merupakan salah satu penghasil utama komoditas tersebut di Indonesia.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur Daerah Penghasil Sumber Daya Alam (SDA) yang digelar di Borneo Balroom, Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (9/7/2025).
Dalam forum tersebut, Ria Norsan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang diinisiasi dan dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud.
Ia berharap, forum ini dapat menjadi perjuangan bersama untuk mendongkrak pendapatan dari DBH guna penguatan fiskal daerah penghasil SDA.
“Dalam rangka memperjuangkan nasib kita bersama pada hari ini, saya ucapkan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur yang telah menginisiasi kegiatan ini,” ujarnya.
“Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya sampai di sini, tapi sampai kita berjuang untuk menghasilkan hasil yang kita inginkan,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa upaya serupa pernah dilakukan sebelumnya, namun belum membuahkan hasil yang maksimal.
“Dan ini bukan pertama kalinya, saya masih ingat juga, kita pernah berjuang bersama Bapak Irsan Noor tapi belum menghasilkan hasil maksimal,” kenangnya.
Ria Norsan berharap kehadiran Gubernur Jambi yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dapat memperkuat upaya bersama untuk menyuarakan aspirasi kepada pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan, apalagi ini Ketua Gubernur dari Jambi hadir bersama kita. Semoga ini bisa menjadi satu rekomendasi yang bisa kita ajukan ke Bapak Presiden,” harapnya.
Menurutnya, permasalahan terkait DBH tidak hanya dialami oleh Kalbar, tetapi juga daerah lain seperti Kaltim. Ia menekankan pentingnya gerakan kolektif dari seluruh kepala daerah penghasil SDA.
“Kalau kita bergerak bersama-sama insyaallah kita seperti pepatah hujannya merata. Kalau bekerja sendiri belum tentu berhasil,” kata Ria Norsan.
Ia juga menyoroti ketimpangan antara kontribusi Kalbar sebagai penghasil Crude Palm Oil (CPO) dan jumlah DBH yang diterima.
“Luas hutan kami juga cukup luas, bahkan sawit kami nomor dua setelah Riau untuk penghasil CPO-nya, namun hasil DBH dari sawit itu sangat kecil sekali. Kami belum sampai empat persen,” ungkapnya.
Ia merinci bahwa luas perkebunan sawit di Kalbar mencapai lebih dari 6 juta hektare, namun pendapatan dari DBH justru menurun.
“Kalau tidak salah tahun ini hanya dapat 10 miliar lebih, sebelumnya bisa 24 miliar lebih. Jauh sekali,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Ria Norsan menyampaikan harapan besar terhadap forum ini agar menjadi momentum bersama dalam memperjuangkan hak-hak daerah penghasil sumber daya alam.
“Jadi makanya kami sangat menyambut baik kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita bersama ini, kita berjuang memperjuangkan daerah kita sebagai penghasil, kita dapat perhatian dari pemerintah pusat,” pungkasnya.
