Gubernur Kalbar Waspadai Banjir dan Longsor, Sisa Dana Karhutla Bisa Dialihkan
KILASKALBAR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana banjir, tanah longsor, angin kencang hingga puting beliung menjelang musim hujan pada November-Desember.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan, langkah antisipasi tersebut dibahas dalam rapat bersama jajaran terkait. Selain menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, pemerintah juga masih mewaspadai kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Hari ini kita mengadakan rapat. Yang pertama kita mengecek masalah karhutla dan titik api kita sangat melandai,” kata Ria Norsan.
Meski titik api mulai melandai, Norsan mengatakan kondisi cuaca masih perlu diwaspadai. Berdasarkan informasi yang disampaikan BMKG, kondisi panas masih berlangsung dan El Nino juga masih terjadi.
“Namun walaupun sudah melandai, karena tadi BMKG menyampaikan bahwa panas itu masih. El Nino itu masih. Kemudian nanti persiapan November-Desember itu mulai musim hujan,” ujarnya.
Karena itu, Pemprov Kalbar mulai mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir, tanah longsor hingga angin kencang atau puting beliung.
“Jadi kita juga mengantisipasi kejadian banjir dan tanah longsor, serta angin kencang atau puting beliung,” kata Norsan.
Di sisi lain, Pemprov Kalbar juga tetap menyiapkan kekuatan untuk mengantisipasi karhutla. Norsan mengatakan, pasukan darat dan udara disiapkan untuk menghadapi potensi kebakaran.
“Kita yang pertama menyiapkan seluruh ini, menggerakkan seluruh pasukan, pasukan darat dan pasukan udara,” jelasnya.
Pasukan darat melibatkan sejumlah unsur, di antaranya TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api hingga Basarnas.
Sementara untuk kekuatan udara, TNI Angkatan Udara disiapkan untuk mendukung operasi water bombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC.
“Pasukan udara itu dari TNI Angkatan Udara yang bertugas nanti untuk water bombing dan OMC, modifikasi cuaca,” ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri, dana anggaran yang masih tersisa untuk penanganan karhutla dapat digeser melalui perubahan APBD.
“Dana yang masih tersisa itu digeser kepada perubahan APBD,” kata Norsan.
Menurutnya, setelah masuk dalam perubahan APBD, anggaran tersebut dapat digunakan untuk penanganan bencana lain, termasuk banjir, tanah longsor dan puting beliung.
“Di perubahan APBD itu bisa digunakan lagi untuk bencana yang lainnya. Misalnya tanah longsor, banjir, puting beliung,” ujarnya.
Namun, penggunaan dana tersebut tetap memiliki persyaratan. Salah satunya adalah adanya penetapan status siaga darurat.
“Dengan catatan lagi harus sudah membuat siaga darurat,” tegas Norsan.
Ia menambahkan, setidaknya tiga kabupaten harus terlebih dahulu menetapkan daerahnya dalam status siaga sebelum provinsi dapat melanjutkan penggunaan dana tersebut untuk penanganan bencana.
“Nah nanti provinsi juga akan lanjutkan, dan bisa menggunakan dana yang tadi sisa daripada dana karhutla,” pungkasnya.
