Empat Kabupaten Dapat Banpres Karhutla, Ria Norsan Optimis Atasi Karhutla

KILASKALBAR – Upaya Pemerintah Daerah melalui Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, memperjuangkan dukungan pemerintah pusat bagi daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akhirnya membuahkan hasil. 

Kabupaten Mempawah, Landak, Sanggau, dan Sekadau yang sebelumnya belum mendapatkan alokasi Bantuan Presiden (Banpres) untuk penanganan karhutla, akhirnya memperoleh persetujuan bantuan tambahan dari pemerintah pusat.

Perjuangan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) agar penanganan karhutla dapat menjangkau seluruh daerah terdampak.

Bagi Ria Norsan, dukungan tidak boleh hanya terpusat pada kabupaten/kota yang telah menerima bantuan, sebab masyarakat di daerah lain juga menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap.

Upaya memperjuangkan bantuan itu telah dilakukan sejak September 2026. Ketika menerima keluhan dari empat kabupaten yang belum memperoleh dukungan pemerintah pusat, Ria Norsan memilih mengambil langkah langsung.

Pemprov Kalbar juga tidak tinggal diam menunggu keputusan pusat, tetapi terlebih dahulu menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak.

Pada Jumat (18/9/2026), Ria Norsan melepas penyaluran bantuan buffer stock dari halaman Kantor Gubernur Kalbar. Bantuan melalui Dinas Sosial Kalbar tersebut ditujukan kepada masyarakat terdampak karhutla di Mempawah, Landak, Sanggau, dan Sekadau.

Saat itu, Ria Norsan menjelaskan bahwa 10 kabupaten/kota telah mendapatkan bantuan pemerintah pusat, sedangkan empat kabupaten tersebut belum masuk dalam daftar penerima. Ia menyebut Mempawah mengalami kondisi yang tergolong parah, disusul Sanggau, Landak, dan Sekadau.

“Kita sudah berupaya, saya sudah menyampaikan langsung kepada Kementerian Kehutanan. Jadi bukan lewat wakil-wakil lagi, ini langsung ke Menteri Kehutanan (Raja Juli),” kata Ria Norsan.

Selain menyampaikan persoalan tersebut secara langsung kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Ria Norsan juga mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri agar pemerintah pusat mempertimbangkan dukungan bagi empat kabupaten tersebut. Langkah ini ditempuh untuk memastikan kebutuhan daerah terdampak menjadi perhatian dalam kebijakan penanganan karhutla.

Sambil memperjuangkan bantuan pusat, Pemprov Kalbar menyalurkan masing-masing 250 paket permakanan dan 250 paket persandangan kepada setiap kabupaten. Dengan demikian, total bantuan yang disalurkan untuk empat kabupaten mencapai 1.000 paket permakanan dan 1.000 paket persandangan.

Paket permakanan berisi lima kilogram beras, satu liter minyak goreng, satu kilogram gula pasir, 10 bungkus mi instan, dan empat kaleng ikan sarden. Sementara itu, paket persandangan terdiri atas satu lembar selimut, satu lembar sarung, dan satu lembar handuk. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak kebakaran.

“Ini bantuan dari kita yang diinisiasi Dinas Sosial Kalbar. Semoga apa yang kami sampaikan ini, bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk membantu yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan ini,” tutur Ria Norsan.

Langkah Pemprov Kalbar tersebut menunjukkan bahwa upaya penanganan karhutla tidak hanya dilakukan melalui pemadaman api, tetapi juga dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang merasakan dampaknya.

Bantuan kebutuhan dasar menjadi bentuk dukungan awal sembari pemerintah daerah terus mengupayakan tambahan sumber daya dari pemerintah pusat.

Perjuangan itu kemudian berlanjut hingga pemerintah pusat menyetujui tambahan Banpres bagi Mempawah, Landak, Sanggau, dan Sekadau.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan persetujuan tersebut dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang pada Jumat (23/10/2026). Dengan tambahan itu, total Banpres untuk penanganan karhutla di Kalimantan Barat dilaporkan mencapai Rp240 miliar.

Persetujuan tambahan bantuan tersebut menjadi perkembangan penting bagi upaya pengendalian karhutla di Kalbar. Dukungan anggaran diharapkan dapat memperkuat kesiapan daerah dalam memenuhi kebutuhan operasional penanganan, sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku.

Bagi masyarakat, tambahan dukungan ini menghadirkan harapan bahwa penanganan karhutla dapat dilakukan dengan sumber daya yang lebih memadai. Pemprov Kalbar pun diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota, sehingga upaya pemadaman, pencegahan kebakaran berulang, serta perlindungan warga terdampak berjalan beriringan.

Dengan sinergi lintas pemerintahan dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, Kalimantan Barat memiliki peluang lebih besar untuk mempercepat pengendalian karhutla. Upaya tersebut menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mengurangi dampak kabut asap, melindungi kesehatan masyarakat, dan memulihkan aktivitas warga di daerah terdampak.