Nasib Petani Sawit di Tengah Harga TBS Yang Semakin Anjlok

KILASKALBAR – Ribuan petani kelapa sawit di Kalimantan Barat menjerit karena menghadapi tekanan berat setelah harga tandan buah segar (TBS) anjlok dalam beberapa pekan terakhir. Ketika biaya produksi terus merangkak naik, harga jual hasil panen justru terperosok hingga membuat keuntungan petani nyaris habis, bahkan sebagian terancam merugi salah satunya di Kabupaten Bengkayang.

Harga TBS yang sebelumnya mencapai sekitar Rp3.340 per kilogram kini turun drastis hingga kisaran Rp2.330 per kilogram di tingkat petani. Penurunan tajam ini memicu keresahan karena terjadi ketika biaya panen, transportasi, pupuk, dan bahan bakar minyak terus meningkat.

“Pendapatan petani sekarang sudah tidak mampu menutupi biaya operasional kebun. Harga yang kami terima jauh di bawah beban biaya yang harus dikeluarkan,” ujar Wardi seorang petani sawit di Kabupaten Bengkayang, Senin (1/6/2026).

Menurutnya , harga pembelian di sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) masih berada di kisaran Rp2.690 hingga Rp2.710 per kilogram. Namun setelah dipotong biaya panen dan pengangkutan dari kebun, harga yang diterima petani turun jauh lebih rendah.

Dirinya menjelaskan, biaya panen saat ini berkisar Rp300 hingga Rp500 per kilogram, sedangkan biaya lansir atau pengangkutan buah mencapai Rp200 hingga Rp300 per kilogram. Sementara di luar itu, petani juga harus menanggung kenaikan harga pupuk, pestisida, serta BBM yang terus membengkak.

“Kalau dihitung, biaya panen dan angkut saja sudah besar. Belum pupuk dan kebutuhan kebun lainnya. Akhirnya hasil penjualan sawit hanya cukup untuk menutup sebagian biaya operasional,” ujarnya.

Kondisi tersebut memicu pertanyaan mengenai penyebab merosotnya harga sawit di tingkat petani. Sejumlah kalangan menyoroti munculnya wacana kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sawit dan turunannya melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang belakangan berkembang di tingkat nasional.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bahkan mengakui telah melihat adanya reaksi pasar terhadap wacana tersebut. Dalam surat resmi yang diterbitkan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar, Ignatius, pemerintah mencermati adanya penurunan harga pembelian TBS di tingkat PKS yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi daerah.

Menyikapi kondisi itu, pemerintah meminta seluruh dinas perkebunan kabupaten dan kota memperketat pengawasan serta memastikan perusahaan tetap membeli TBS pekebun mitra sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Perusahaan perkebunan juga diwajibkan melaporkan harga pembelian TBS nonmitra secara berkala sebagai bagian dari pengawasan terhadap dinamika harga di lapangan.