Pemprov Kalbar Perkuat Keterbukaan Informasi Publik Lewat Bimtek Aparatur

KILASKALBAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat kualitas keterbukaan informasi publik melalui bimbingan teknis (bimtek) yang diikuti pejabat struktural dan fungsional bidang pelayanan informasi dari berbagai perangkat daerah.

Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, mengatakan peningkatan kapasitas aparatur menjadi langkah penting untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Menurutnya, pelayanan informasi publik memegang peran strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, aparatur yang bertugas memberikan layanan informasi harus memahami ketentuan yang berlaku sekaligus mampu menyampaikan informasi secara cepat, tepat, dan mudah dipahami.

“Pelayanan kita harus profesional, artinya kita memahami mana yang memang wajib disampaikan kepada masyarakat dan mana yang memang harus dilindungi sesuai aturan,” ujarnya.

Bimbingan teknis tersebut diikuti petugas pelayanan informasi publik dari perangkat daerah dan biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.

Harisson menegaskan akses informasi bagi masyarakat tidak boleh dipersulit dengan prosedur yang berbelit. Menurutnya, saat ini masyarakat semakin mudah memperoleh informasi karena berbagai data, program, dan layanan pemerintah telah dipublikasikan melalui situs web maupun media sosial resmi instansi pemerintah.

“Pelayanan itu jangan rumit, jangan sampai masyarakat yang meminta informasi justru merasa dipersulit. Kalau masyarakat memang berniat baik mencari informasi, sebenarnya sekarang sudah sangat mudah karena banyak informasi pemerintah yang sudah tersedia di website maupun media sosial resmi perangkat daerah,” katanya.

Di sisi lain, ia mengakui derasnya arus informasi di media sosial menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Karena itu, aparatur sipil negara diminta tetap mengedepankan profesionalisme, termasuk saat menghadapi kritik maupun persepsi negatif dari masyarakat.

“Kadang ada juga yang sejak awal memang sudah punya prasangka buruk. Apa pun yang kita jelaskan dianggap tidak transparan. Sedikit-sedikit mengadu ke mana-mana, bahkan di media sosial langsung menyebar luas. Karena itu kita harus tetap melayani dengan baik, tetap profesional, dan tetap sabar menghadapi semuanya,” ujarnya.

Harisson juga mendorong seluruh perangkat daerah lebih aktif mempublikasikan program pembangunan dan pelayanan publik melalui berbagai platform digital. Menurutnya, publikasi pemerintah sebaiknya lebih menonjolkan manfaat yang dirasakan masyarakat daripada sekadar menampilkan kegiatan seremonial pejabat.

“Yang harus lebih banyak ditampilkan itu masyarakatnya, nelayannya, petaninya, anak-anak sekolahnya, orang-orang yang memang menerima manfaat dari program pemerintah. Dari situ masyarakat bisa melihat bahwa program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Barat, Christianus Lumano, mengatakan bimtek tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola pelayanan informasi publik secara profesional dan sesuai standar.

“Kami berharap melalui kegiatan ini kualitas keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalbar maupun kabupaten/kota semakin meningkat. Standar pelayanan informasi publik juga semakin seragam dan semakin baik,” ujarnya.

Lumano menambahkan, capaian Kalbar di bidang keterbukaan informasi publik terus menunjukkan tren positif. Pada 2025, Kalbar berhasil menempati peringkat ke-10 nasional dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tingkat provinsi. Selain itu, Kalbar juga meraih peringkat ketiga nasional pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan nilai 74,23.

Menurutnya, prestasi tersebut menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan tahun 2026 ini capaian kita bisa lebih baik lagi, karena keterbukaan informasi publik bukan hanya soal penilaian, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar mendapatkan akses informasi yang cepat, tepat, dan sederhana,” pungkasnya.