Pemprov Kalbar Gelar Rakor Evaluasi Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 2025
KILASKALBAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Tahun 2025 di Hotel Golden Tulip Pontianak, Kamis (13/11/2025). Rakor dipimpin Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, dengan narasumber dari Direktorat Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Forum ini diikuti Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar, Biro Pemerintahan Setda Provinsi, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota, sebagai ruang konsolidasi untuk memperkuat tata kelola administrasi pemerintahan daerah agar lebih tertib, akuntabel, dan sesuai regulasi.
Sekda Harisson menekankan pentingnya ketelitian dan kepatuhan pada aturan dalam urusan administrasi pemerintahan, mulai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, proses PAW pimpinan dan anggota DPRD, hingga izin ke luar negeri pejabat daerah. Ia mengingatkan bahwa perbedaan interpretasi regulasi sering terjadi, sehingga setiap keputusan administratif harus memiliki kepastian hukum.
“Rakor ini bukan sekadar membahas persoalan, tetapi menjadi wadah mencari solusi dan menyusun pedoman yang lebih jelas untuk pelaksanaan tugas ke depan,” ujar Harisson.
Pertemuan ini juga menjadi ajang penguatan kapasitas aparatur, dengan apresiasi khusus disampaikan kepada narasumber Kemendagri, Yasoaro Zai dan Santo Yugo Priyono, atas materi yang diberikan terkait tata administrasi Kepala Daerah dan DPRD.
