Atasi Antrean BBM, Ria Norsan Instruksikan Suplai Maksimal dan SPBU Wajib Beroperasi

KILASKALBAR – Antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU di wilayah Kalimantan Barat dalam beberapa hari terakhir dipicu menjngkatnya permintaan bahan bakar minyak (BBM) oleh masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, langsung melakukan rapat kerja bersama pihak Pertamina guna mencari solusi atas persoalan yang terjadi.

Ria Norsan menjelaskan, berdasarkan penjelasan dari Pertamina, ketersediaan stok BBM di Kalimantan Barat dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Dari Pertamina menjelaskan bahwa stok BBM kita cukup. Yang terjadi ini lebih kepada panic buying dari masyarakat,” ujarnya saat diwawancarai awak media di Pendopo Gubernur Kalbar, Jumat (20/03/2026).

Selain itu dirinya mengimbau masyarakat agar tidak panik dalam menyikapi situasi antrean tersebut. Menurutnya, kepanikan justru memicu lonjakan pembelian yang menyebabkan antrean semakin panjang.

Pemerintah Provinsi Kalbar bersama Pertamina kini telah mengambil langkah cepat dengan memastikan distribusi BBM merata ke seluruh SPBU, khususnya di daerah yang mengalami antrean panjang seperti Kota Pontianak, Sambas, Mempawah, Bengkayang, dan sebagian wilayah Kubu Raya.

“Mulai hari ini kita minta seluruh SPBU disuplai BBM secara maksimal. Jadi masyarakat bisa mengisi di mana saja tanpa harus menumpuk di satu lokasi,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga meminta SPBU yang sebelumnya tidak beroperasi agar segera dibuka kembali, serta memastikan pasokan BBM diisi sebelum stok benar-benar habis guna mencegah kekosongan.

Ria Norsan optimistis, dengan langkah tersebut antrean panjang akan segera terurai dalam waktu satu hingga dua hari ke depan.

Ia juga menegaskan bahwa isu kelangkaan BBM tidak benar, melainkan hanya keterlambatan distribusi di beberapa titik.

“Stok itu ada, hanya mungkin keterlambatan pengisian ulang saja. Jadi masyarakat jangan khawatir,” tegasnya.

Terkait maraknya penjualan BBM di tingkat pengecer dengan harga di atas normal, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan aparat untuk melakukan pengawasan.

Ia menyebutkan, kenaikan harga dalam batas wajar masih dapat dimaklumi, namun praktik penimbunan atau penggunaan tangki ilegal akan ditindak tegas.

“Kalau ada yang menimbun atau menggunakan tangki siluman, itu tidak akan dilayani dan akan kita tindak,” pungkasnya. (dk)