Pemprov Kalbar Perkuat Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan
PONTIANAK, KILASKALBAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat langkah pengendalian inflasi sekaligus menjaga ketahanan pangan di daerah.
Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Selasa (2/9/2025). Gubernur Norsan hadir bersama Sekretaris Daerah dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalbar.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga inflasi agar tidak membebani masyarakat.
“Inflasi harus kita kendalikan bersama. Pemerintah daerah punya peran penting, terutama dalam menjaga ketersediaan bahan pokok dan distribusi,” ujar Tito.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa produksi pangan nasional saat ini dalam kondisi surplus lebih dari 3 juta ton. Ia menekankan pentingnya percepatan swasembada pangan di daerah serta pemberdayaan masyarakat melalui koperasi desa.
Menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov Kalbar telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) bekerja sama dengan Bulog. Program ini mendapat respons positif karena membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
“Gerakan Pangan Murah terbukti meringankan beban masyarakat. Kami optimis dengan langkah-langkah ini Kalbar bisa ikut menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional,” ujar Norsan.
Ia menegaskan, sinergi lintas sektor dan pelaksanaan program strategis menjadi kunci dalam menjaga inflasi tetap terkendali.
“Kami berharap langkah proaktif ini tidak hanya menstabilkan harga, tetapi juga memperkuat ekonomi daerah untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Kalimantan Barat,” tegasnya.
