Kalbar Tetap Aman dan Kondusif, Gubernur Norsan Ajak Kepala Daerah Perkuat Kolaborasi
Gubernur Kalbar, Ria Norsan
PONTIANAK, KILASKALBAR – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Kalbar masih aman serta kondusif, meskipun sejumlah daerah di Indonesia tengah diramaikan oleh gelombang demonstrasi.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi bersama Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Barat dan Kepala OPD Pemprov Kalbar yang digelar secara virtual dari Balai Petitih Kantor Gubernur, Selasa (2/9/2025).
Menurut Norsan, aksi penyampaian aspirasi mahasiswa di Kalbar berjalan tertib dan damai, termasuk di beberapa daerah yang semula diperkirakan tidak ada aksi.
“Saya pikir Kayong tidak ada demo, ternyata ada juga. Tapi berjalan kondusif,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyoroti dua isu utama, yakni perbaikan infrastruktur jalan dan penanganan pertambangan tanpa izin (PETI).
Tahun ini, Pemprov Kalbar mengalokasikan Rp475 miliar untuk perbaikan jalan provinsi di 13 kawasan kota. Namun, Norsan mengakui keterbatasan anggaran karena lebih dari 60 persen jalan kabupaten masih dalam kondisi rusak.
Sementara untuk penanganan PETI, Pemprov Kalbar tengah mendorong pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai solusi legal dan berkelanjutan. Saat ini, baru Kabupaten Ketapang dan Kapuas Hulu yang telah memiliki WPR.
“Kita hanya memberikan rekomendasi, keputusan tetap ada di pusat melalui Kementerian ESDM,” jelas Norsan.
Selain itu, Gubernur juga mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tetap waspada terhadap maraknya informasi palsu atau hoaks di media sosial yang berpotensi memicu keresahan masyarakat. Ia mencontohkan beredarnya kabar bohong mengenai gedung DPR RI yang disebut terbakar.
“Kalbar adalah rumah besar yang harus kita jaga bersama. Jangan sampai ada pihak tidak bertanggung jawab memecah belah persatuan,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Norsan mengajak seluruh kepala daerah di Kalbar untuk memperkuat kolaborasi, menjaga persaudaraan, serta memastikan pelayanan publik tetap optimal.
“Jangan sampai kita terbawa arus situasi nasional hingga abai terhadap tugas utama kita,” tutupnya.
