GMD Jadi Sarana Evaluasi Pembangunan, PUPR Kalbar Pastikan Aspirasi Infrastruktur Masyarakat Ditindaklanjuti
KILASKALBAR – Program Gema Membangun Desa (GMD) yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dinilai menjadi sarana penting untuk mengevaluasi sekaligus memastikan kebutuhan pembangunan infrastruktur masyarakat dapat ditindaklanjuti.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar, Iskandar Zulkarnaen mengatakan, kegiatan GMD memberikan ruang komunikasi langsung antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan masyarakat terkait kebutuhan pembangunan di daerah.
Menurutnya, melalui kegiatan tersebut, pemerintah dapat mengetahui secara langsung persoalan infrastruktur yang masih membutuhkan penanganan.
Salah satu persoalan yang kembali disampaikan dalam kegiatan GMD di Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, adalah kebutuhan pembangunan akses jalan Suti Semarang yang menghubungkan Bengkayang dengan Landak.
Aspirasi serupa sebelumnya juga disampaikan pemerintah Kabupaten Landak dalam pelaksanaan GMD di wilayah tersebut.
“Jadi GMD ini kami berasumsi sebagai fungsi kontrol terhadap evaluasi kebutuhan masyarakat, sudah terpenuhi atau belum,” ujar Iskandar.
Ia menjelaskan, melalui forum tersebut, informasi yang sebelumnya belum tersampaikan atau terputus antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dapat dikomunikasikan secara langsung.
Iskandar mencontohkan, ketika pemerintah Kabupaten Landak menanyakan penanganan akses jalan yang dibutuhkan untuk tembus ke Bengkayang, pihaknya dapat menjelaskan bahwa pembangunan tersebut sudah masuk dalam penanganan secara bertahap.
Begitu juga dengan aspirasi pemerintah Kabupaten Bengkayang yang menginginkan akses lebih pendek menuju wilayah Landak.
“Artinya kita selaras dengan kebutuhan dari pemerintah kabupaten masing-masing. Sebagai check and balance atau koreksinya adalah GMD ini. Jadi informasi tersampaikan,” katanya.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur merupakan pekerjaan berkelanjutan yang tidak akan berhenti selama suatu wilayah masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan akses pembangunan.
Karena itu, Dinas PUPR Kalbar terus melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan infrastruktur di berbagai daerah.
Iskandar juga menyebutkan, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas dalam visi pembangunan Gubernur Kalbar Ria Norsan.
“Infrastruktur ini tidak akan berhenti. Selama suatu wilayah itu menginginkan suatu perbaikan dan kemajuan, kami juga akan menginventarisasi dan mengidentifikasi itu,” tuturnya.
Ia menambahkan, melalui program GMD, pemerintah provinsi ingin memastikan masyarakat mengetahui berbagai upaya pembangunan yang telah dan sedang dilakukan, sekaligus menjadi ruang evaluasi terhadap kebutuhan yang belum terpenuhi.
