DKP Bidik 25 Calon Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih Untuk Pembangunan 2027
KILASKALBAR – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Barat mulai mengidentifikasi dan menyurvei 25 calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang diusulkan untuk pembangunan pada 2027. Proses ini dilakukan bersama kalangan akademisi guna memastikan lokasi yang diusulkan memenuhi kriteria pembangunan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Natalia Karyawati, mengatakan puluhan calon lokasi itu merupakan usulan pemerintah kabupaten dan kota. Sebarannya mencakup enam kabupaten dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Kapuas Hulu.
Dari total 25 calon lokasi, sebanyak 12 titik berada di Kapuas Hulu, empat titik di Kubu Raya, empat titik di Bengkayang, tiga titik di Kayong Utara, serta masing-masing satu titik di Mempawah dan Landak.
Seluruh lokasi tersebut masih harus melalui tahapan identifikasi dan survei untuk menilai kesesuaiannya dengan persyaratan pembangunan KNMP.
“Rencana target pembangunan setelah proses survei lokasi oleh mitra dan perencanaan selesai di awal tahun 2027,” kata Natalia, Kamis, 29 Oktober 2026.
Program KNMP dirancang untuk mengembangkan kawasan pesisir dan kampung budidaya menjadi pusat ekonomi kelautan yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pengembangan kawasan ini mengintegrasikan rantai usaha kelautan dan perikanan, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran.
Melalui program tersebut, pemerintah berharap aktivitas usaha masyarakat nelayan dapat berkembang sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka.
Natalia menjelaskan, penentuan lokasi KNMP tidak hanya mempertimbangkan aspek fisik wilayah, tetapi juga kesiapan masyarakat dan pemerintah setempat. Ketersediaan lahan yang siap digunakan, dukungan masyarakat nelayan, serta kesiapan pemerintah desa menjadi sejumlah faktor penting yang harus dipenuhi.
“Ketersediaan lahan yang clear and clean, keberterimaan masyarakat nelayan, kesiapan pemerintah desa, dan kepastian keberlanjutan pengelolaan setelah fisik terbangun atau pemanfaatan KNMP ke depannya,” ujarnya.
Menurutnya, keberlanjutan pengelolaan juga menjadi perhatian agar fasilitas yang dibangun nantinya dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Untuk mendukung kesiapan masyarakat, DKP Kalbar turut melakukan pendampingan bersama KKP dan berbagai mitra. Pihak yang dilibatkan antara lain perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah atau NGO, penyuluh perikanan, serta pemerintah daerah.
Pendampingan tersebut dilakukan melalui sosialisasi, penyadartahuan, pelatihan, dan asistensi kepada kelompok nelayan serta pengurus koperasi yang dipersiapkan menjadi calon pengelola KNMP.
Natalia menambahkan, setiap daerah di Kalimantan Barat memiliki karakteristik dan potensi kelautan serta perikanan yang berbeda. Karena itu, pendekatan identifikasi dan pendampingan akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
Masukan dari nelayan, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan penyuluh perikanan setempat juga menjadi pertimbangan dalam menentukan kebutuhan serta kesiapan setiap calon lokasi.
Dalam proses survei dan penilaian tersebut, DKP Kalbar telah menjalin koordinasi dengan Universitas Tanjungpura dan Universitas Nahdlatul Ulama. Keterlibatan perguruan tinggi diharapkan dapat memperkuat kajian akademis sehingga penentuan lokasi lebih sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat nelayan.
“Implementasi model kerja sama multipihak, salah satunya melibatkan akademisi dalam ruang kolaborasi pembangunan di Kalimantan Barat. DKP meningkatkan kerja sama perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Barat,” pungkasnya.
