Ria Norsan Lantik 206 Pejabat Pemprov Kalbar, Tekankan Kinerja dan Inovasi
KILASKALBAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan 206 pejabat struktural di lingkungan Pemprov Kalbar. Pelantikan dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (13/5/2026).
Pejabat yang dilantik terdiri atas 92 Pejabat Administrator (Eselon III) dan 114 Pejabat Pengawas (Eselon IV). Prosesi tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Harisson, para staf ahli gubernur, asisten sekda, serta kepala perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Norsan menegaskan seluruh proses pengangkatan dan pergeseran jabatan telah melalui mekanisme sesuai ketentuan, termasuk memperoleh rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Selamat kepada saudara-saudara yang baru saja dilantik. Seluruh proses pelantikan ini telah melalui prosedur yang ketat dan memperoleh rekomendasi resmi dari BKN. Ini merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijaga dengan baik,” ujarnya.
Menurut Norsan, pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan yang masih kosong sekaligus memperkuat organisasi pemerintahan melalui rotasi dan promosi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kinerja perangkat daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa setiap jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, mutasi maupun promosi hendaknya dipandang sebagai kesempatan untuk mengembangkan kapasitas dan meningkatkan kualitas pelayanan.
“Amanah jabatan itu sementara. Jadikan pergeseran maupun promosi ini sebagai evaluasi diri dan penyegaran, bukan sebagai beban. Ini adalah kesempatan untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri,” tegasnya.
Norsan juga mendorong para pejabat yang baru dilantik untuk menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan kerja masing-masing dengan menghadirkan inovasi serta mendukung percepatan program pembangunan daerah.
“Jadikan momentum ini untuk berinovasi dan bekerja lebih maksimal. Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kerja keras, loyalitas, dan kemampuan saudara dalam mendukung tugas-tugas pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas birokrasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan evaluasi kinerja secara berkala terhadap para pejabat yang baru dilantik. Penilaian akan dilakukan dalam kurun waktu tiga hingga enam bulan untuk memastikan setiap pejabat mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
“Kami akan melakukan evaluasi secara berkala. Dalam tiga hingga enam bulan akan dilihat progres dan capaian kinerjanya. Jika tidak menunjukkan kinerja maksimal, maka bisa dilakukan rotasi kembali. Karena itu bekerjalah dengan baik dan berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kalimantan Barat,” pungkasnya.
Melalui pelantikan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap tercipta semangat baru dalam birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta percepatan pembangunan daerah.
