Raih Peringat 4 Demokrasi Tertinggi Indonesia, Ria Norsan : Demokrasi Harus Dijaga
Pemerintah Kalbar Raih Peringkat 4 Terbaik se Indonesia Indeks Demokrasi
KILASKALBAR – Provinsi Kalimantan Barat meraih penghargaan atas capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 dengan menempati peringkat ke-4 terbaik nasional. Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan Kick Off Evaluasi Nasional Capaian IDI Tahun 2025 yang digelar di Hotel Horison Ultima Sentraland, Jalan Ki Mangunsarkoro, Kota Semarang, Kamis (21/5/2026).
Provinsi Kalimantan Barat tercatat sebagai provinsi dengan nilai IDI tertinggi di Pulau Kalimantan dengan skor 86,17, sekaligus menempatkannya pada posisi empat besar nasional.
Penghargaan diterima langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan dari Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry B. Harmadi. Capaian tersebut menempatkan Kalbar sebagai salah satu provinsi dengan kinerja demokrasi terbaik di Indonesia pada kategori tinggi.
Sebagaimana diketahui, IDI merupakan instrumen penting untuk mengukur kualitas demokrasi di setiap provinsi, meliputi aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, serta kinerja lembaga demokrasi.
Usai menerima penghargaan, Gubernur Ria Norsan menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat Kalimantan Barat. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak dalam menjaga iklim demokrasi yang kondusif.
“Ini membuktikan bahwa demokrasi di Kalbar berjalan baik. Kebebasan berpendapat terjaga, pemilu berlangsung aman, dan ruang partisipasi publik terus kita buka. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi,” ujar Ria Norsan.
Ia juga berharap capaian IDI Kalimantan Barat dapat terus meningkat seiring dengan terjaganya keharmonisan masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia di daerah.
“Salah satu indikator penilaian IDI berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sumber daya manusia sangat penting bagi kemajuan daerah. Alhamdulillah, IPM Kalbar saat ini meningkat menjadi 72,09. Ke depan, target kita bisa mencapai angka 75. Jika IPM meningkat, maka kualitas demokrasi melalui IDI juga akan semakin baik,” harapnya.
Ria Norsan menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus mendorong pendidikan politik, transparansi pemerintahan, serta memperkuat kolaborasi dengan media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Menurutnya, kualitas demokrasi tidak hanya harus tinggi secara angka, tetapi juga dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan di Kalbar untuk terus merawat demokrasi yang damai, inklusif, dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus, menyampaikan bahwa evaluasi IDI menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
“Melalui forum evaluasi nasional capaian IDI ini, kita diharapkan dapat bersama-sama melakukan evaluasi terhadap indikator demokrasi secara berkesinambungan, terukur, dan strategis guna memperkuat kemajuan demokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.
Sebagai informasi, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan instrumen resmi untuk mengukur dan menilai perkembangan serta kualitas demokrasi di berbagai wilayah Indonesia. Skor IDI diterbitkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan instansi terkait lainnya.
