Mendagri Ungkap Biang Kerok Antrean BBM di Kalbar, Nama Wali Kota Singkawang Disebut
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (Foto : sumut.antaranews.com)
KILASKALBAR — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan alasan di balik sempat terjadinya antrean panjang pembelian bahan bakar minyak (BBM) di dua daerah di Kalimantan Barat, yakni Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang.
Hal tersebut disampaikan Tito usai menghadiri konferensi pers Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) bidang pendidikan di Jakarta, Rabu. Ia menjelaskan bahwa antrean terjadi akibat kesalahpahaman masyarakat terhadap surat edaran pembatasan BBM yang sempat diterbitkan pemerintah daerah setempat.
Menurut Tito, kebijakan pembatasan itu sebenarnya bertujuan untuk mengurai kepadatan antrean di SPBU, bukan karena kelangkaan pasokan BBM.
“Saya sudah tanyakan langsung ke bupati dan wali kota. Mereka melihat adanya antrean panjang, sehingga dikeluarkan surat edaran untuk membatasi pembelian dengan tujuan mengurangi antrean,” ujarnya.
Namun, kebijakan tersebut justru menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat. Banyak warga mengira stok BBM sedang menipis, sehingga memicu aksi panic buying yang memperparah antrean.
“Yang terjadi malah diterjemahkan bahwa BBM akan kurang. Akhirnya antrean semakin panjang karena masyarakat panik,” jelasnya.
Setelah pemerintah pusat memberikan klarifikasi bahwa stok BBM aman dan mencukupi, kedua pemerintah daerah segera mencabut kebijakan tersebut. Kondisi di lapangan pun berangsur kembali normal.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Singkawang resmi mencabut pembatasan pengisian BBM sejak 18 Maret 2026. Wali Kota Tjhai Chui Mie menyebut keputusan itu diambil setelah pemantauan di 11 SPBU menunjukkan tidak ada lagi kepadatan kendaraan.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga telah mendorong langkah penghematan konsumsi BBM sebagai respons terhadap dinamika global. Ia bahkan membuka opsi penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH) untuk mengantisipasi dampak krisis internasional.
Presiden menyoroti kondisi geopolitik di kawasan Eropa dan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi harga energi dunia. Kenaikan harga tersebut dikhawatirkan berdampak pada harga pangan, sehingga pemerintah diminta menyiapkan langkah antisipatif secara menyeluruh.
Dengan pencabutan kebijakan pembatasan dan adanya kepastian pasokan, pemerintah berharap distribusi BBM di Kalimantan Barat tetap stabil dan tidak lagi menimbulkan keresahan di masyarakat. (sumber antaranews.com)
