Pertamina Dukung Pengawasan Polda Kalbar di SPBU, Penyaluran BBM Subsidi Sudah Gunakan QR Code

KILASKALBAR – PT. Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Barat memastikan pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus diperketat menjelang arus mudik Idul Fitri.

Hal ini juga menanggapi pernyataan Kapolda Kalbar, Irjen Pol. Pipit Rismanto, yang menegaskan akan menindak tegas praktik penimbunan maupun pembelian BBM dalam jumlah tidak wajar serta menurunkan personel kepolisian untuk mengawasi aktivitas di SPBU.

Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Kalbar, Widhi Tri Adhi Hidayat, mengatakan Pertamina pada dasarnya telah melakukan pengawasan operasional SPBU secara berkelanjutan, baik dari sisi stok, suplai, maupun pelayanan kepada masyarakat.

“Untuk penjualan bahan bakar bersubsidi jenis Pertalite dan Solar saat ini sudah terdigitalisasi menggunakan QR Code Subsidi Tepat atau yang sering disebut masyarakat barcode,” ujarnya saat di konfirmasi melalui pesan singkat whatsapp pada Kamis (12/03/2026).

Menurutnya, sistem tersebut diterapkan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran sesuai dengan kendaraan yang telah didaftarkan.

Widhi menjelaskan, penggunaan QR Code harus sesuai dengan data kendaraan yang terdaftar dalam sistem. Jika terdapat kendaraan yang tidak sesuai atau diduga menggunakan tangki modifikasi yang tidak standar, operator SPBU diminta untuk tidak melayani pengisian BBM.

“Untuk konsumen yang kendaraannya tidak sesuai dengan QR code ataupun yang terindikasi menggunakan tangki yang tidak standar, kami selalu meminta SPBU untuk tidak melayani. Biasanya operator akan mempersilakan kendaraan tersebut meninggalkan SPBU,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa Pertamina akan memberikan sanksi tegas apabila ditemukan SPBU yang melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi.

“Sanksinya mulai dari peringatan, skorsing, hingga yang paling berat adalah pencabutan izin usaha,” tegasnya.

Pertamina Patra Niaga Kalbar juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) dan pemerintah daerah untuk memantau potensi pelanggaran di lapangan, termasuk praktik pembelian BBM dalam jumlah besar yang tidak wajar.

Langkah ini sejalan dengan upaya Polda Kalbar yang memperketat pengawasan di SPBU guna mencegah praktik penimbunan menjelang Idul Fitri.

Widhi juga mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi dengan melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran.

“Masyarakat bisa membantu kami melaporkan ke aparat penegak hukum ataupun ke Pertamina Contact Center di nomor 135,” katanya.

Sementara itu terkait munculnya antrean di beberapa SPBU dalam sepekan terakhir, Pertamina memastikan kondisi stok BBM di Kalimantan Barat masih aman.

Pertamina bahkan telah menambah suplai untuk sejumlah wilayah yang mengalami antrean cukup padat, seperti di Kota Pontianak dan Kabupaten Kapuas Hulu.

Selain itu, menjelang arus mudik Idul Fitri, Pertamina juga melakukan build-up stok atau penambahan cadangan BBM serta menyiapkan operasional SPBU selama 24 jam di beberapa titik strategis.

“Kami mengimbau masyarakat tidak perlu panic buying karena stok BBM di Kalimantan Barat dalam kondisi aman. Kami selalu memastikan penyaluran BBM ke SPBU berjalan lancar,” pungkas Widhi. (dk)