Kadisdikbud Kalbar Pantau Langsung Pelaksanaan SPMB 2025: “Tidak Ada Titipan!”
KATAKALBAR – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Barat, Rita Hastarita, turun langsung ke sejumlah sekolah menengah atas di Kota Pontianak untuk memastikan proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025 berjalan transparan dan bebas dari pelanggaran.
Langkah ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Kalbar dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih, adil, dan profesional.
“Hari ini kita cek langsung ke sekolah-sekolah untuk memastikan proses SPMB berjalan sesuai prosedur. Tidak boleh ada titipan. Kalau ada, akan kita tindak tegas sesuai aturan,” tegas Rita dalam pernyataan resminya yang diunggah melalui akun Instagram @dikbudkalbar, Rabu (19/6/2025).
Kunjungan dilakukan bertepatan dengan pengumuman hasil seleksi SPMB 2025. Rita meninjau langsung sejumlah sekolah negeri di Pontianak, berdialog dengan kepala sekolah dan panitia penerimaan, serta memantau sistem digital yang digunakan dalam proses pendaftaran.
Sistem Digital Semakin Stabil dan Transparan
Rita menjelaskan, hingga hari keempat pelaksanaan SPMB, sistem pendaftaran online berjalan lancar tanpa gangguan teknis. Server website resmi Disdikbud Kalbar disebut stabil, dengan tingkat akses yang merata di seluruh wilayah.
“Server dalam kondisi stabil. Hingga hari ini belum ada laporan dari orang tua siswa yang mengeluhkan sistem. Ini menunjukkan bahwa perbaikan sistem tahun ini berhasil meningkatkan efisiensi dan transparansi,” ujarnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada panitia di tingkat sekolah dan provinsi yang telah bekerja keras memastikan seluruh proses berlangsung sesuai regulasi.
Sanksi Tegas Bagi Sekolah yang Langgar Aturan
Rita kembali menegaskan bahwa Disdikbud Kalbar tidak akan mentolerir praktik “titipan siswa” dalam bentuk apapun. Sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi administratif hingga pembinaan khusus.
“Kami ingin menekankan, semua siswa diterima harus melalui proses seleksi yang adil. Tidak ada intervensi dari pihak mana pun,” tegasnya.
Ajak Orang Tua dan Masyarakat Kawal SPMB
Selain melakukan pengawasan langsung, Rita juga mendorong peran aktif masyarakat dan orang tua siswa untuk ikut mengawal jalannya SPMB. Ia membuka kanal pengaduan bagi siapa pun yang menemukan indikasi pelanggaran atau penyimpangan.
“Jika masyarakat melihat ada ketidaksesuaian di lapangan, jangan ragu untuk melapor ke Dinas Pendidikan. Kami terbuka dan akan menindaklanjuti setiap laporan secara objektif,” katanya.
Menuju Pendidikan yang Adil dan Akuntabel
Pemantauan lapangan oleh kepala dinas ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang Pemprov Kalbar dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif, transparan, dan berbasis integritas.
“Kita ingin anak-anak Kalimantan Barat bisa mengakses pendidikan secara adil. Pendidikan adalah hak semua anak, bukan hak istimewa bagi mereka yang punya akses khusus,” tutup Rita.
