Ria Norsan Dapat Aduan Guru Honorer Pontianak, Pemprov Kalbar Bergerak Cepat Tuntaskan Persoalan Gaji

KILASKALBAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) bergerak cepat menindaklanjuti keluhan seorang guru honorer SMA/SMK sederajat di Kota Pontianak yang mengaku belum menerima gaji sejak Agustus 2026. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), persoalan tersebut langsung ditelusuri hingga ditemukan solusi bersama pihak sekolah.

Pengaduan guru honorer tersebut sebelumnya disampaikan melalui pesan langsung kepada Gubernur Kalbar, Ria Norsan, melalui media sosial. Keluhan itu mendapat perhatian dan diteruskan hingga ditindaklanjuti oleh jajaran Disdikbud Provinsi Kalbar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Provinsi Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadri, mengatakan pihaknya telah mengetahui pengaduan tersebut dan langsung berkomunikasi dengan guru yang bersangkutan untuk menggali persoalan yang terjadi.

Menurut Faisal, persoalan keterlambatan pembayaran honor berkaitan dengan penyesuaian terhadap ketentuan keuangan terbaru. Namun, Disdikbud memastikan penyaluran dana ke sekolah-sekolah telah mulai berjalan sejak awal November.

“Kita sudah menerima pengaduan beliau. Memang salah satu guru SMA/SMK sederajat di Kota Pontianak. Sebelum ramai di media sosial, saya juga sudah membaca unggahan tersebut, kemudian menghubungi yang bersangkutan dan menanyakan apa permasalahan di sekolahnya,” ujar Faisal, Rabu (11/11/2026).

Ia menjelaskan, setelah komunikasi dilakukan, pihaknya segera mengupayakan penyelesaian dengan melibatkan guru, kepala sekolah, serta tim keuangan sekolah. Dari pembahasan tersebut, solusi pembayaran honor bagi guru yang bersangkutan telah disepakati.

“Untuk yang bersangkutan, masalahnya kita selesaikan. Insyaallah ada solusi untuk pembayaran gaji bulan ini dan bulan depan. Bahkan, mudah-mudahan siang ini sudah bisa kita salurkan,” jelasnya.

Faisal menambahkan, keterlambatan pembayaran di sekolah tersebut juga dipengaruhi belum bisa diterimanya dokumen pertanggungjawaban (SPJ) oleh bagian keuangan. Selain itu, pihak sekolah sudah tidak memiliki dana talangan untuk menutup sementara pembayaran honor.

Kondisi tersebut berbeda dengan beberapa sekolah lain yang masih memiliki dana talangan dari pihak sekolah maupun kepala sekolah sehingga keterlambatan penyaluran dana tidak langsung berdampak pada pembayaran honor tenaga pendidik.

Karena itu, Disdikbud tidak hanya berfokus menyelesaikan pengaduan satu guru, tetapi juga memastikan penyaluran dana ke sekolah-sekolah berjalan sesuai ketentuan. Faisal mengakui kemungkinan terdapat guru lain yang mengalami persoalan serupa, meskipun belum menyampaikan keluhan melalui media sosial.

“Kita tentu tidak hanya melihat persoalan yang bersangkutan. Mungkin ada beberapa guru kita yang mengalami hal serupa, tetapi tidak menyampaikan keluhan di media sosial. Saya pastikan dana tersebut sudah mulai disalurkan ke sekolah-sekolah,” tegasnya.

Langkah cepat ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Kalbar memastikan persoalan administrasi dan penyesuaian aturan keuangan tidak berlarut-larut hingga mengganggu hak tenaga pendidik. Disdikbud juga berupaya memperkuat koordinasi dengan sekolah agar kendala dokumen maupun mekanisme pencairan dapat segera diselesaikan.

Perhatian Gubernur Ria Norsan terhadap pengaduan masyarakat melalui media sosial juga memperlihatkan bahwa aspirasi warga dapat menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk mengidentifikasi persoalan pelayanan publik. Melalui koordinasi lintas jajaran, keluhan yang disampaikan masyarakat diupayakan mendapat tindak lanjut secara langsung.

Pemprov Kalbar berharap penyelesaian persoalan tersebut tidak hanya memberikan kepastian bagi guru yang telah menyampaikan pengaduan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi agar pembayaran honor tenaga pendidik di sekolah-sekolah lainnya dapat berjalan lebih tertib dan tepat waktu.

Dengan demikian, komitmen peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan sarana dan program pembelajaran, tetapi juga melalui perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik yang menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Kalimantan Barat.