Pemkot Singkawang Tingkatkan Data Geospasial, Bidik Pembangunan Lebih Tepat Sasaran

KILASKALBAR, SINGKAWANG – Pemkot Singkawang memperkuat pemanfaatan data geospasial untuk memetakan kebutuhan pembangunan hingga ke tingkat wilayah. Langkah ini dilakukan agar perencanaan program dan penganggaran lebih akurat, terintegrasi, serta tepat sasaran.

Upaya tersebut dibahas dalam Workshop Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah Kota Singkawang di Ruang Basement Kantor Wali Kota Singkawang, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu menghadirkan narasumber dari Pusat Studi Pengembangan Informasi Geospasial Universitas Tanjungpura Pontianak dan Bappedalitbang Kabupaten Kubu Raya.

Plt Kepala Bappeda Kota Singkawang, Eko Susanto, mengatakan penguatan informasi geospasial menjadi bagian dari tindak lanjut rencana aksi pengembangan Satu Data Indonesia di Kota Singkawang.

Menurutnya, data statistik yang dimiliki perangkat daerah perlu didukung informasi keruangan agar pemerintah tidak hanya mengetahui angka kebutuhan masyarakat, tetapi juga memahami lokasi dan sebaran persoalan yang harus ditangani.

“Selama ini kita menyadari bahwa pengembangan data geospasial masih perlu ditingkatkan. Karena itu, tahun ini kita mulai melakukan penguatan melalui workshop, kemudian dilanjutkan dengan pembenahan regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, dan tata kelolanya,” kata Eko.

Dia mengakui, pengembangan data geospasial masih menghadapi tantangan, terutama dalam kemampuan teknis operator perangkat daerah. Pengelolaan informasi tersebut membutuhkan keterampilan mulai dari pengumpulan dan pengolahan data hingga penyajian dalam bentuk peta yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Bappeda, lanjutnya, akan mengawal penguatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk mendorong ketersediaan tenaga yang memiliki kompetensi survei dan pemetaan untuk membantu perangkat daerah mengatasi kendala teknis.

Eko juga menyoroti pengalaman Kabupaten Kubu Raya yang dinilai lebih maju dalam pengelolaan informasi geospasial. Praktik tersebut diharapkan menjadi referensi bagi Singkawang untuk mempercepat pembenahan sistem dan tata kelola data.

“Saat ini Kubu Raya memang yang terunggul, tapi ini bisa menjadi semangat kita untuk bisa mengejar ketinggalan. Semoga tahun depan kita bisa naik level dalam hal pemanfaatan data geospasial ini,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Singkawang, Muslimin, menegaskan tantangan utama bukan sekadar mengumpulkan data sektoral, melainkan mengolahnya menjadi informasi berbasis lokasi yang bisa digunakan bersama oleh seluruh perangkat daerah.

“Data sektoral sebenarnya sudah dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah. Tantangannya adalah bagaimana data tersebut diolah dan ditransformasikan menjadi informasi geospasial sehingga dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan pembangunan,” kata Muslimin.

Dia menekankan tiga aspek yang harus diperkuat, yakni tata kelola, standardisasi dan akuntabilitas data, serta pemanfaatan nyata dalam perencanaan pembangunan. Data geospasial juga perlu mengacu pada Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI) yang ditetapkan Badan Informasi Geospasial agar memiliki acuan yang jelas dan konsisten.

Menurutnya, integrasi data membutuhkan kerja bersama Bappeda, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta seluruh perangkat daerah. Bappeda berperan sebagai simpul jaringan informasi geospasial daerah, Diskominfo sebagai walidata dan pengelola geoportal, sedangkan perangkat daerah bertanggung jawab menyediakan data sektoral.

“Kita ingin memastikan tidak ada lagi ego sektoral dalam penggunaan data keruangan antar institusi maupun antar perangkat daerah. Data yang dimiliki oleh satu perangkat daerah harus dapat bermanfaat bagi yang lain dan tidak ada lagi yang bekerja di dalam ruang data secara terpisah-pisah,” tegasnya.

Ia berharap penguatan informasi geospasial dapat membuat setiap program pembangunan memiliki dasar data yang jelas dan lokasi sasaran yang teridentifikasi. Dengan begitu, kualitas perencanaan dan penganggaran meningkat, sementara potensi tumpang tindih program akibat data yang terpisah dapat diminimalkan.

“Wali Kota menaruh harapan besar agar informasi geospasial ini menjadi bagian dari penguatan perencanaan pembangunan berbasis data. Kita ingin setiap program memiliki dasar informasi yang jelas dan lokasi yang teridentifikasi, sehingga pembangunan benar-benar tepat sasaran,” tutup Muslimin. (*)