Musrenbang Kelurahan Dimulai, Edi Ajak Warga Aktif Sampaikan Usulan Pembangunan
Warga antusias menyampaikan usulan di Musrenbang (Foto:Humas Pemkot)
KILASKALBAR – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan se-Kota Pontianak resmi dimulai. Forum ini menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan Kota Pontianak tahun 2027.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan usulan dan aspirasi pembangunan. Ia menegaskan, pada tahun 2026 Pemerintah Kota Pontianak memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
“Kami berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur yang berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Jalan, jembatan, serta fasilitas umum terus dibenahi untuk mendukung aktivitas warga,” ujar Edi, Senin (12/1/2026).
Edi menjelaskan, Kota Pontianak masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti genangan air akibat hujan dan rob, kebakaran lahan saat musim kemarau, serta intrusi air laut yang menyebabkan air PDAM menjadi payau. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang pesat menuntut perencanaan pembangunan yang matang dan berkelanjutan.
“Saat ini Pemkot Pontianak juga tengah mempercepat pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), yang merupakan salah satu program prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sanitasi. Lokasinya berada di Gang Martapura, Kelurahan Benua Melayu Laut, serta di Nipah Kuning, Kelurahan Sungai Jawi Luar,” paparnya.
Ia turut menyinggung keterbatasan lahan di Kota Pontianak, termasuk untuk kebutuhan pemakaman. Pemerintah kota telah melakukan pembebasan lahan yang saat ini masih dalam proses. Dalam penyusunan program pembangunan, Edi menekankan pentingnya kesamaan persepsi agar kebijakan dapat berjalan efektif di lapangan.
“Perbedaan persepsi berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan,” ungkapnya.
Menurut Edi, kebijakan pembangunan daerah tetap mengacu pada program prioritas nasional, termasuk Asta Cita Presiden dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai, pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan penguatan ekonomi masyarakat.
“Kita membutuhkan infrastruktur yang kuat, tetapi daya beli masyarakat juga harus dijaga agar perekonomian terus tumbuh,” katanya.
Edi juga mengingatkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera mengeksekusi anggaran tahun 2026. Berdasarkan evaluasi tahun 2025, masih terdapat sejumlah program yang terlambat dilaksanakan.
“Kepala dinas dan kepala badan yang telah menerima DPA diminta segera mencermati dan melaksanakan program. Jika ada kendala, segera dikoordinasikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, APBD merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia berharap aparatur sipil negara (ASN) dapat memanfaatkan momentum awal tahun untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik.
“Saya ingin ASN bekerja dengan ikhlas, penuh semangat, serta mengedepankan pelayanan prima tanpa menimbulkan persoalan hukum akibat kelalaian,” pungkasnya. (dk)
