Mei 25, 2026

Dongkrak IPM Kalbar, Ria Norsan Dorong SMK Untuk Jemput Bola ke Tempat Kerja

IMG-20260223-WA0008

Gubernur Kalbar, Ria Norsan dorong SMK untuk ke tempat kerja ( Foto : RN Media Center )

KILASKALBAR – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mendorong peran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah yang saat ini berada di angka 72,09. Meski tergolong cukup tinggi, IPM Kalbar masih menempati peringkat kelima dibandingkan provinsi lain di Pulau Kalimantan.

Ria Norsan mengatakan, pemerintah provinsi terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui sektor pendidikan. Ia menilai SMK dapat menjadi ujung tombak dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat usia kerja yang belum menamatkan pendidikan dasar maupun menengah.

“IPM kita saat ini 72,09. Angkanya sudah cukup baik, tetapi dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan, kita masih di urutan kelima. Ini yang harus kita tingkatkan,” jelasnya ketika berkunjung di SMK N 1 Sintang, Senin 23 Februari 2026.

Berdasarkan data yang disampaikan, hampir 25 persen masyarakat Kalbar belum menamatkan pendidikan SMA dan sebagian besar dari mereka telah bekerja. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena tidak memungkinkan untuk kembali ke jalur pendidikan formal secara konvensional.

Untuk itu, Pemprov Kalbar mendorong skema kolaborasi antara SMK dan perusahaan tempat masyarakat bekerja. Melalui kerja sama tersebut, sekolah dapat menghadirkan layanan pendidikan langsung ke lingkungan kerja.

“Kalau belum tamat SD, kita dorong agar bisa tamat SD. Kalau belum tamat SMA, kita upayakan supaya bisa menyelesaikan SMA. Artinya, dari sekolah yang datang ke perusahaan untuk mengajar mereka,” tambahnya.

Menurutnya, pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sebagai komponen penting dalam perhitungan IPM, tanpa mengganggu aktivitas kerja masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalbar pun berkomitmen menyusun skema teknis dan regulasi pendukung agar program tersebut dapat berjalan efektif dan menjangkau lebih banyak pekerja di berbagai sektor. Dengan langkah itu, peningkatan kualitas pendidikan diharapkan berdampak langsung pada daya saing dan kesejahteraan masyarakat Kalbar. (dk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *