Pantau MBG di Ketapang, Ria Norsan : 152 Dapur MBG Tak Standard Sudah Ditutup
Gubernur Kalbar memantau MBG di SMA N 1 Ketapang ( Foto : RN Media Center )
KILASKALBAR – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 1 Ketapang, Kamis (9/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa dapur penyedia makanan yang tidak memenuhi standar wajib ditutup.
Ria Norsan mengatakan, dirinya saat ini juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG di tingkat provinsi dan telah menerima arahan dari pemerintah pusat terkait pengawasan pelaksanaan program tersebut.
“Kebetulan saya Ketua Satgas MBG. Kami sudah mendapat arahan dari pusat, apabila dapur yang tidak memenuhi standar, maka boleh kita tutup,” ujarnya usai melakukan kunjungan di SMA N 1 Ketapang.
Menurutnya, standar utama yang harus dipenuhi meliputi sistem sanitasi dapur, khususnya IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), ketersediaan tenaga ahli, serta pasokan air bersih.
“Standarnya misalnya IPAL dan fasilitas lainnya harus memungkinkan. Kalau tidak ada, tentu boleh ditutup,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 152 dapur MBG di wilayah Kalimantan yang telah ditutup karena belum memenuhi spesifikasi yang ditetapkan.
Sebagian besar pelanggaran, disebabkan tidak adanya fasilitas pengelolaan limbah.
“Yang paling banyak itu tidak ada IPAL. Padahal IPAL penting untuk pengelolaan limbah dari kegiatan MBG, supaya tidak dibuang sembarangan dan mengganggu masyarakat di sekitar,” jelasnya.
Selain itu, gubernur juga menyoroti pentingnya keberadaan tenaga pengelola yang kompeten di dapur MBG serta jaminan ketersediaan air bersih.
“Tenaga ahlinya harus ada, kemudian air bersihnya juga harus tersedia,” katanya.
Ria Norsan berharap ke depan seluruh dapur penyedia MBG di Kalimantan Barat dapat memenuhi standar yang telah ditentukan sehingga tidak ada lagi penutupan fasilitas.
“Semoga ke depannya tidak sampai ada lagi yang ditutup,” pungkasnya.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pemenuhan gizi pelajar sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar siswa di sekolah. (dk)
