Wagub Kalbar Dorong Penguatan Peran Desa di Sekadau Hulu
KILASKALBAR – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menekankan pentingnya penguatan peran pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai ujung tombak pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pemerintah desa dan BPD se-Kecamatan Sekadau Hulu di Aula Hotel Gajahmada, Pontianak, Jumat (17/10/2025).
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Landak Erani serta ratusan peserta yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD dari berbagai desa di wilayah Sekadau Hulu.
Dalam sambutannya, Krisantus mengapresiasi kehadiran para perangkat desa dan menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Kalimantan Barat sangat ditentukan oleh kinerja pemerintahan desa.
“Pemerintahan desa dan BPD merupakan unsur yang paling dekat dengan masyarakat. Kemajuan daerah bergantung pada sinergi dan kerja keras yang dimulai dari desa hingga tingkat provinsi,” ujar Krisantus.
Ia menegaskan bahwa pembangunan Kalimantan Barat harus dimulai dari desa, sehingga peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pembinaan, pengawasan, dan pelayanan publik menjadi hal yang mutlak.
Wagub juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara bijak guna mempercepat pelayanan pemerintahan desa serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
“Teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, kita juga harus waspada terhadap dampak negatifnya, termasuk penyebaran hoaks yang dapat memecah belah persatuan,” pesannya.
Selain itu, Krisantus menyoroti pentingnya pengawasan terhadap investasi dan pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan, terutama di tengah masih tingginya angka kemiskinan di Kalimantan Barat.
“Desa harus aktif mengawasi investasi yang masuk. Kalbar kaya sumber daya alam, tetapi tanpa tata kelola yang baik, manfaatnya tidak akan dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Terkait aktivitas pertambangan emas ilegal, Krisantus menyampaikan bahwa pendekatan legalisasi tambang rakyat dapat menjadi solusi yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
“Pemerintah harus hadir memberikan solusi yang legal, transparan, dan berpihak kepada masyarakat, tanpa mengabaikan aspek lingkungan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan operasional Pelabuhan Kijing agar Kalimantan Barat dapat memperoleh nilai tambah dari aktivitas ekspor daerah.
“Jika komoditas ekspor kita tercatat di daerah lain, Kalbar akan kehilangan potensi besar. Pelabuhan Kijing harus menjadi pintu utama ekspor dan logistik Kalbar,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Wakil Gubernur mengajak seluruh peserta untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam membangun desa yang mandiri dan berkelanjutan.
“Kita ingin Kalimantan Barat tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga unggul dalam tata kelola dan kesejahteraan masyarakat. Semua itu dimulai dari desa,” pungkasnya.
