Gubernur Kalbar: Perhutanan Sosial adalah Solusi Akses dan Kesejahteraan Desa

KILASKALBAR – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa Program Perhutanan Sosial merupakan langkah nyata pemerintah dalam mengatasi kemiskinan desa dan konflik tenurial di kawasan hutan. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kalbar dan mitra pembangunan, yang digelar di Hotel Golden Tulip Pontianak, Senin (5/5/2024).

“Perhutanan sosial bukan hanya soal kehutanan, ini soal akses, soal kesejahteraan, dan soal penyelesaian konflik,” tegas Norsan.

Hingga akhir 2024, Kalimantan Barat mencatatkan 271 izin pengelolaan perhutanan sosial seluas lebih dari 701 ribu hektare, melibatkan lebih dari 80 ribu kepala keluarga di 12 kabupaten. Dengan capaian ini, Kalbar menjadi provinsi dengan realisasi perhutanan sosial terbesar kedua di Indonesia, setelah Papua Selatan.

Lebih lanjut, Gubernur Norsan menyoroti potensi ekonomi dari jasa lingkungan dan perdagangan karbon yang berasal dari kawasan perhutanan sosial. Namun, ia mengingatkan pentingnya tata kelola yang jelas dan adil agar masyarakat tidak terjebak dalam euforia yang tidak berpijak pada pemahaman hukum dan teknis.

“Ini peluang ekonomi baru, tapi harus diatur dengan benar. Jangan sampai masyarakat salah langkah,” ujarnya.

Dalam aspek pendanaan perubahan iklim, Kalbar juga mencatat pencapaian besar: berhasil mengamankan dana dari Green Climate Fund (GCF) sebesar 59,5 juta Euro atau hampir Rp1 triliun, untuk mendukung mitigasi perubahan iklim dan penguatan perhutanan sosial di lima kabupaten prioritas.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pemasaran hasil hutan, Pemprov Kalbar telah membangun Galeri Hasil Hutan dan menyerukan agar seluruh OPD mengutamakan penggunaan produk lokal, seperti kopi hutan, madu, tengkawang, dan pangan non-kayu lainnya dalam kegiatan resmi.

“Kita harus satu suara, satu sistem. Jangan sampai kelompok masyarakat jalan sendiri-sendiri lalu kehilangan kekuatan tawar di pasar,” tegas Norsan.

Program perhutanan sosial di Kalbar kini bukan hanya simbol kebijakan berbasis kehutanan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun ekonomi hijau, inklusif, dan berbasis komunitas lokal.