Pj Gubernur Kalbar Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi dan Persiapan Angkutan Lebaran 2025
Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dan Pembahasan Persiapan Angkutan Lebaran Tahun 2025. (Adpim Kalbar)
KILASKALBAR – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dan Pembahasan Persiapan Angkutan Lebaran Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (17/02/2025). Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, dan diikuti secara virtual oleh Pj Gubernur Kalbar beserta jajaran di Ruang Data Analytic Room (DAR).
Dalam rakor tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyoroti pentingnya kesiapan moda transportasi menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1446 H. Ia memperkirakan arus mudik akan dimulai pada 28 Maret 2025, sementara arus balik diprediksi terjadi pada 7 April 2025. Tito menekankan perlunya manajemen transportasi yang baik melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Perhubungan, Polri, TNI, dan pemerintah daerah.
“Mobilitas masyarakat yang tinggi saat libur Idul Fitri memerlukan persiapan matang di semua moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan kelancaran arus mudik,” ujarnya.
Sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN RB, libur nasional Idul Fitri ditetapkan pada 31 Maret – 1 April 2025, dengan cuti bersama pada 2, 3, 4, dan 7 April 2025. Untuk mendukung kelancaran arus mudik, Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.6.1/749/SJ terkait kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi mudik Lebaran 2025.
Dalam sesi pembahasan pengendalian inflasi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, mengungkapkan bahwa beberapa komoditas seperti daging ayam ras, telur ayam, bawang merah, bawang putih, beras, serta emas perhiasan mengalami kenaikan harga akibat tingginya permintaan menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
Ia menambahkan bahwa meskipun terjadi deflasi pada Januari 2025, ketahanan pangan tetap harus diperhatikan guna mencegah lonjakan harga yang signifikan.
“Pemerintah perlu memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar dan mengantisipasi praktik penimbunan yang dapat memicu kelangkaan,” tutupnya.
