Wakil Gubernur Kalbar Tekankan Stabilitas dan Pembangunan Daerah dalam Pengarahan Umum

KILASKALBAR –  Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas dan mendorong pembangunan daerah. Hal ini ia sampaikan saat memberikan pengarahan umum kepada jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Aula Garuda, Gedung Terpadu Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin, (24/02/2025).

Acara tersebut dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi, pimpinan BUMD, dan pejabat administrator di lingkungan Pemprov Kalbar.

Dalam kesempatan tersebut, Krisantus meminta seluruh jajaran untuk memperhatikan setiap tamu yang datang ke Kantor Gubernur, mengingat gedung tersebut merupakan pusat pemerintahan provinsi.

“Kantor ini adalah wajah pemerintahan kita. Setiap tamu yang datang harus dilayani dengan baik dan diberikan informasi yang jelas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Krisantus menekankan pentingnya pemahaman terhadap kerangka berpikir dan fundamen dasar dalam menjalankan pemerintahan.

Ia juga menyatakan sikap tegas terhadap kelompok-kelompok yang berpotensi memicu konflik di Kalbar.

“Saya sangat tidak mentoleransi kelompok mana pun yang memicu konflik, baik dari unsur suku, ormas, maupun elemen lainnya. Masyarakat juga harus menghindari penggunaan kalimat-kalimat yang bersifat dikotomis,” tegasnya.

Menurut Krisantus, siapa pun yang mengabdi di Kalimantan Barat adalah bagian dari daerah ini.

“Mereka adalah putra asli Kalimantan Barat yang wajib kita lindungi dan ayomi,” tambahnya.

Selain menjaga stabilitas sosial, Krisantus juga menyoroti pentingnya komitmen dan kecintaan terhadap Kalbar bagi setiap pejabat yang bertugas.

“Mari bersama-sama membangun Kalbar menjadi daerah yang lebih baik dan aman,” katanya.

Dalam arahannya, Krisantus menegaskan bahwa keamanan dan toleransi merupakan kunci utama untuk menciptakan lingkungan yang produktif.

Ia juga mendorong terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tinggal di Kalbar.

Terkait pembangunan ekonomi, Krisantus mengajak seluruh perangkat daerah untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, serta mendorong inovasi dan kreativitas dalam pembangunan daerah bersama Gubernur terpilih, Ria Norsan. Beberapa langkah awal yang harus dilakukan meliputi:

• Pendataan dan pelaporan seluruh perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, dan pabrik.
• Evaluasi dampak industri terhadap kesejahteraan masyarakat.
• Pemenuhan kewajiban CSR sebesar 2,5 persen dari laba perusahaan.
• Inventarisasi alat berat untuk penarikan pajak.
• Kepatuhan kendaraan operasional terhadap regulasi plat Kalbar dan NPWPD.
• Penegasan kewajiban investor untuk memiliki kantor di Kalimantan Barat dan menggunakan rekening Bank Kalbar.

Selain itu, kendaraan umum dan mobil baru dari luar kota diwajibkan untuk segera dimutasi, sedangkan mobil bekas harus memiliki bukti balik nama. Kebijakan ini akan dikoordinasikan dengan Jasa Angkutan dan Ditlantas Polda Kalbar.

“Jika belum memiliki surat-surat tersebut, kendaraan tidak diperbolehkan beroperasi di jalan raya,” tegas Krisantus, menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyoroti permasalahan pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang berdampak buruk pada lingkungan. Krisantus mengungkapkan bahwa potensi emas di Kalbar sangat besar, dengan produksi ilegal mencapai 50 kilogram per hari di berbagai daerah.

“Kita perlu membantu para penambang emas tradisional dengan memberikan izin pertambangan rakyat dan memetakan wilayah eksploitasi yang legal. Kita bisa mengoptimalkan pendapatan daerah dari pembeli pertama,” jelasnya.

Sebagai penutup, Krisantus menegaskan bahwa Pemprov Kalbar tidak memiliki target kerja 100 hari, melainkan fokus pada pembangunan berkelanjutan selama lima tahun ke depan.

Namun, pada 100 hari pertama, pemerintah akan memprioritaskan pembenahan birokrasi, koordinasi dengan pelaku usaha, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan daerah.