Ria Norsan Tegaskan Komitmen Kalbar Perkuat Pembangunan Hijau
PONTIANAK, KILAS KALBAR – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmennya untuk memperkuat agenda pembangunan hijau di daerah. Komitmen ini disampaikan saat menghadiri Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Norsan menegaskan bahwa dana ekologis yang diterima Kalbar akan difokuskan pada program-program yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan lingkungan.
“Dana ini akan kita manfaatkan untuk mewujudkan pembangunan hijau serta langkah adaptasi terhadap perubahan iklim,” ujarnya.
Konferensi yang mengusung tema “Menapak Paradigma Baru: Inovasi dan Integritas untuk Pendanaan Hijau yang Transformatif” ini diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE). Hadir pula Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.
Wamen LH Diaz Hendropriyono dalam sambutannya menyoroti kondisi darurat iklim global. Ia menyebutkan, tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah dengan dampak mencairnya es di Greenland yang berpotensi menaikkan permukaan laut hingga tujuh meter.
“Kita tidak lagi bicara global warming, tapi global boiling. Ini bukan alarm biasa, tapi sinyal krisis,” tegas Diaz.
Dia juga menyoroti persoalan sampah sebagai penyumbang utama gas rumah kaca. Satu ton sampah dapat menghasilkan 1,7 ton CO₂. Dengan total timbulan sampah nasional mencapai 1,7 miliar ton per tahun, Indonesia perlu mempercepat pencapaian target pengelolaan sampah sebesar 50% pada 2025 dan 100% di 2029. Saat ini, pengelolaan sampah baru mencapai sekitar 39% secara nasional.
Sebagai langkah konkret, pemerintah akan memperketat penilaian Adipura. Daerah yang masih memiliki TPS liar atau landfill tidak terkelola akan didiskualifikasi.
“Kita ingin Adipura benar-benar mencerminkan komitmen lingkungan,” kata Diaz.
Selain itu, pemerintah menargetkan Net Zero Emission (NZE) pada 2050 dengan kebutuhan pendanaan hingga Rp4.000 triliun sampai 2030.
“Business as usual sudah tidak relevan. Pembangunan harus sejalan dengan ekonomi hijau,” ujar perwakilan Bappenas.
Sementara itu, Wamen Dagri Bima Arya menegaskan pentingnya kepemimpinan hijau di daerah untuk menghadapi krisis iklim.
“Target Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai tanpa ekonomi hijau. Ini bukan aksesori, tapi syarat utama,” tegasnya.
Menurut Bima, reformasi fiskal, kolaborasi dengan sektor swasta, penambahan ruang hijau, serta perubahan perilaku publik menjadi empat pilar utama membangun ekosistem hijau di daerah.
“Tugas kita bukan sekadar CFD atau mematikan lampu satu jam, tapi menciptakan kebijakan konkret dari hulu ke hilir,” tutupnya.
