Ria Norsan Dukung Program RBP REDD+ untuk Kelestarian Lingkungan

KILASKALBAR – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pelaksanaan Program Result Based Payment (RBP) REDD+ Carbon Fund (CF) yang disampaikannya pada kegiatan kick off program RBP REDD+ yang digelar di Hotel Golden Tulip Pontianak, Kamis (29/1/2026).

Norsan mengatakan, keseimbangan iklim global sangat berkaitan dengan keanekaragaman hayati dunia serta ketahanan ekosistem darat dan laut. Namun, dampak perubahan iklim kini semakin nyata dirasakan, mulai dari cuaca ekstrem, banjir, kebakaran hutan dan lahan, hingga tekanan terhadap ekosistem pesisir dan laut.

“Kalau ditanya apakah ini pengaruh alam atau ulah manusia, bisa dikatakan hanya sekitar 10 persen pengaruh alam, sementara 90 persennya akibat tangan manusia,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, kondisi lingkungan di Kalimantan Barat pada masa lalu masih terjaga dengan baik. Akan tetapi, pembangunan yang tidak terkendali, pembalakan liar, serta aktivitas pertambangan telah menyebabkan kerusakan hutan dan lingkungan semakin parah.

Melalui program RBP REDD+ CF, Kalimantan Barat berhasil menunjukkan kinerja positif dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan deforestasi. Berdasarkan hasil analisis REDD+ Kalbar, capaian tersebut diperoleh dari dua periode pengukuran dan telah memenuhi target 60 persen alokasi provinsi.

Capaian itu mendapat pengakuan internasional melalui skema Result Based Payment dari Green Climate Fund (GCF) untuk periode 2014–2016. Dana insentif tersebut dikelola secara transparan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai penerima manfaat utama.

“Dana yang kita terima ini bertujuan untuk memperbaiki ekosistem yang telah rusak, termasuk hutan dan mangrove. Dengan perbaikan tersebut, cadangan karbon kita akan semakin meningkat,” jelasnya.

Norsan menegaskan, pembangunan dan investasi di Kalimantan Barat harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, lanjutnya, mendorong penerapan kawasan bernilai konservasi tinggi sebagai instrumen penting agar investasi tetap beretika, cerdas, dan berkelanjutan.

Perhatian khusus juga akan diberikan pada pengelolaan lahan basah, gambut, dan mangrove sebagai penyimpan karbon global sekaligus sumber kehidupan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui restorasi berbasis ekosistem, pengelolaan pesisir berkelanjutan, serta praktik ramah lingkungan yang tetap memberikan manfaat ekonomi.

“Bisnis ke depan bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang memuliakan alam dan menjaga kehidupan untuk generasi mendatang. Jangan sampai anak cucu kita mewarisi alam yang rusak,” tutup Norsan.(dk)