Daftar Pemilih Tetap Kalbar 3,5 Juta Pemilih

oleh -1.983 views
Rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT untuk Pemilu 2019 di Hotel Aston Pontianak, Kamis (30/8/2018).

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Daftar pemilih tetap (DPT) di Kalbar sebanyak 3.544.582 pemilih. Jumlah ini diketahui setelah KPU Provinsi Kalbar menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT untuk Pemilu 2019 di Hotel Aston Pontianak, Kamis (30/8/2018).

Rapat pleno dihadiri oleh perwakilan komisioner KPU dan Bawaslu se-kabupaten/kota serta perwakilan dari partai politik (parpol) di Kalbar.

“Terkait dengan penetapan DPT sudah sesuai dengan yang ditetapkan hari ini, 3.544.582. Bahwa memang itulah hasil dari pleno di tingkat KPU kabupaten/kota. Kemudian yang sudah kami rekap pada hari ini,” ujar Ramdan kepada awak media.

Adapun rapat pleno, masing-masing KPU kabupaten/kota membacakan hasil pleno yang telah mereka lakukan sebelumnya.

Kabupaten Bengkayang, jumlah DPT sebanyak 168.457, meliputi 87.848 pemilih laki-laki dan 80.609 pemilih perempuan. Ada 17 kecamatan dengan jumlah TPS sebanyak 780.

Kabupaten Kapuas Hulu, jumlah DPT sebanyak 175.241, meliputi 89.351 pemilih laki-laki dan 85.890 pemilih perempuan. Ada 23 kecamatan dengan jumlah TPS sebanyak 927.

Kabupaten Kayong Utara, jumlah DPT sebanyak 77.391, meliputi 39.624 pemilih laki-laki dan 37.767 pemilih perempuan. Ada 6 kecamatan dengan jumlah TPS sebanyak 319.

Kabupaten Ketapang, jumlah DPT sebanyak 347.623 meliputi 180.017 pemilih laki-laki dan 167.606 pemilih perempuan. Ada 20 kecamatan dengan jumlah TPS sebanyak 1.492.

Kota Pontianak, jumlah DPT sebanyak 440.103, meliputi 180.017 pemilih laki-laki dan 222.664 pemilih perempuan. Ada 6 kecamatan dengan jumlah TPS sebanyak 1.952.

Kota Singkawanh jumlah DPT sebanyak 151.939, meliputi 76.667 pemilih laki-laki dan 75.272 pemilih perempuan. Ada 5 kecamatan dengan jumlah TPS sebanyak 633.

Kabupaten Kubu Raya, jumlah DPT sebanyak 411.281, meliputi 207.953 pemilih laki-laki dan 203.328 pemilih perempuan. Ada 9 kecamatan dengan jumlah TPS sebanyak 1.863

Kabupaten Landak, jumlah DPT sebanyak 269.123, meliputi 141.309 pemilih laki-laki dan 127.814 pemilih perempuan. Ada 13 kecamatan dengan jumlah TPS sebanyak 1.354.

Kabupaten Melawi, jumlah DPT sebanyak 154.995, meliputi 79.081 pemilih laki-laki dan 75.914 pemilih perempuan. Ada 11 kecamatan dengan jumlah TPS sebanyak 700.

Kabupaten Mempawah jumlah DPT sebanyak 186.052, meliputi 94.149 pemilih laki-laki dan 91.903 pemilih perempuan. Ada 9 kecamatan dengan jumlah TPS sebanyak 824.

Kabupaten Sambas, jumlah DPT sebanyak 415.769, meliputi 211.203 pemilih laki-laki dan 204.566 pemilih perempuan. Ada 19 kecamatan dengan jumlah TPS sebanyak 1.681.

Kabupaten Sanggau, jumlah DPT sebanyak 309.721, meliputi 161.076 pemilih laki-laki dan 148.645 pemilih perempuan. Ada 15 kecamatan dengan jumlah TPS sebanyak 1.624.

Kabupaten Sekadau, jumlah DPT sebanyak 147.843, meliputi 76.151 pemilih laki-laki dan 71.692pemilih perempuan. Ada 7 kecamatan dengan jumlah TPS sebanyak 672.

Kabupaten Sintang, jumlah DPT sebanyak 289.044, meliputi 148.316 pemilih laki-laki dan 140.728 pemilih perempuan. Ada 14 kecamatan dengan jumlah TPS sebanyak 1.397.

Setelah penetapan DPT, kata Ramdan, tahapan selanjutnya adalah daftar pemilih tambahan (DPTb). Ia menjelaskan, DPTb adalah pemilih-pemilih yanh sudah terdaftar dalam DPT, namun pada hari pencoblosan mereka tidak bisa menggunakan hak pilih di TPS asal, sehingga harus pindah memilih.

“Tapi pindah memilih ini pun ada syarat-syaratnya, ada delapan syarat. Karena dia tugas, kemudian pindah domisili, kemudian rumah sakit, lapas, itu di antaranya,” ujarnya. Pindah memilih dengan menggunakan formulir A5 (pindah memilih),” terangnya.

Sementara itu, bagi pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT, tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Kata Ramdan, hal ini telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri.

“Daftar pemilih khusus (DPK) namanya. Jadi menggunakan KTP elektronik sampai di hari H,” ucapnya.

Tahapan pengumuman DPT ini sampai 17 April 2019. Ramdan menuturkan, harapannya dengan waktu yang cukup panjang ini, masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT bisa memberitahukan ke petugas penyelenggara pemilu di masing-masing daerah.

“Tapi prosesnya bukan lagi menjadi DPT, tapi yang bersangkutan adalah daftar pemilih khusus yang menggunakan KTP pada hari H,” terangnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Kalbar, Y Anthonius Rawing mengatakan, pihaknya bertugas memproduksi data kependudukan.

“Untuk keperluan pemilu, data kita yang difinalkan dengan DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) itu. DP4 sudah diserahkan dari pusat ke KPU. Itu yang harus dibreakdown oleh teman-teman KPU, sehingga dalam menentukan DPS maupun DPT nanti menjadi bahan pembanding yang mestinya membantu konten KPU untuk menemukan data yang valid,” ujarnya.

Menurut Anggota Bawaslu Kalbar, Faisal Riza, melihat progres penetapan DPT, secara umum tidak ada lagi tahapan yang dinilai krusial. Karena persoalan DPT ini sesungguhnya sudah selesai pada pemilihan gubernur 2018 lalu.

“Konsolidasi data katakanlah banyak yang bolong pada saat pilgub itukan sebenarnya karena DPS pemilu itu berangkat dari DPT pilkada. Jadi faktor krusialnya sudah hampir terlewati,” ucapnya.

Dalam kesempatan rapat pleno, Faisal mengatakan, pihaknya telah mengungkapkan terkait pemilih potensi ganda.

“Tadi sudah kita sampaikan misalnya terjadi di Bengkayang, kemudian di Sanggau, di Kapuas Hulu. Tapi setelah dicek oleh Sidalih, bahwa itu menurut mereka sudah clear and clean. Tapi tetap saja kita akan melakukan proses ricek di lapangan. Karena kalau di lapangan misalnya terjadi ada nama orang yang sebenarnya itu satu orang, ya itu harus kita akan rekomendasikan untuk dicoret dalam DPT,” terangnya.

Selain itu terkait dengan analisis kewajaran peningkatan dari DPS ke DPT. Pihak Bawaslu Kalbar melihat, peningkatan masih pada level wajar.

“Jadi tidak ada peningkatan yang signifikan. Kecuali tadi di Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau yang ada sekitar 6 ribuan (pemilih). Nanti kita akan kroscek lagi by name by addressnya. Kemarin kita sudah mintakan hasil untuk melakukan audit dari DPT yang sudah dilakukan. Jadi ini tetap saja proses melakukan kroscek di lapangan tetap terjadi,” tutur Faisal. (qrf)