Forum Perbatasan Berharap KPU Menyiarkan Debat Publik di Stasiun TV Berjaringan Luas

oleh -2.188 views
Ketua Forum Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat,, Abelnus.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Forum Perbatasan Provinsi Kalbar, mengharapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalbar dapat menyiarkan debat kandidat Pilgub Kalbar di stasiun televisi yang dapat diakses seluruh masyarakat Kalbar.

Ketua Forum Perbatasan Provinsi Kalbar, Abelnus mengungkapkan, bahwa banyak masyarakat berkeinginan debat publik kedua pada 5 Mei mendatang, disiarkan di stasiun televisi yang dapat dijangkau hingga ke daerah perbatasan dan pedalaman di Kalbar.

Sebagaimana diketahui, KPU Provinsi Kalbar telah menunjuk salah satu stasiun televisi lokal untuk menyiarkan debat publik kedua. Padahal, stasiun televisi tersebut jangkauan tidak ke seluruh wilayah di Kalbar.

“Sikap KPUD Kalbar yang akan mengunakan televisi lokal pada acara debat kedua pada 5 Mei 2018 mendatang, itu sah-sah saja. Persolannya adalah televisi lokal yang akan digunakan oleh KPU tersebut, sampai detik ini belum bisa diakses oleh masyarakat perbatasan dan pedalaman Kalbar. Mendengar namanya saja masyarakat belum pernah, kecuali masyarakat kota Pontianak dan sekitarnya,” ujar Abelnus melalui rilisnya, Minggu (29/4/2018).

Menurut dia, jika KPU bekerjasama dengan stasiun televisi lokal yang diketahui baru saja mengunakan satelit, maka dipastikan siarannya tidak akan dapat diakses oleh masyarakat perbatasan dan pedalaman Kalbar.

“Hal ini, sangat merugikan masyarakat luas, karena tidak dapat menyaksikan acara debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur yang dihelat 5 Mei 2018 mendatang,” katanya.

Apabila pihak KPU tetap memaksakan mengunakan televisi lokal yang tidak dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat terutama wilayah perbatasan dan pedalaman di Kalbar, tentu hal ini patut dipertanyakan.

Bisa menyaksikan debat publik, adalah hak bagi masyarakat karena debat merupakan salah satu media pendidikan politik bagi masyarakat.

“Televisi nasional saja sulit diakses oleh masyarakat perbatasan dan pedalaman, apalagi televisi lokal yang baru saja bersatelit,” katanya.

“Seharusnya pihak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus turun ke Kalbar untuk melakukan pemeriksaan terkait hal tersebut, agar polemik di tengah-tengah masyarakat Kalbar tidak berkepanjangan,” ujarnya.

Forum Perbatasan Provinsi Kalbar berharap, pihak KPU dapat mempertimbangkan keinginan masyarakat di perbatasan dan pedalaman Kalbar ini. (qrf)