Satpol PP dan Satlinmas Harus Lebih Siaga di Tahun Politik

oleh
Penjabat Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji saat membacakan sambutan dari Mendagri Tjahyo Kumolo dalam upacara HUT Satpol PP dan Satlinmas di halaman Kantor Gubernur Kalbar (29/3/2018).

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjhajo Kumolo mengatakan, tahun 2018 merupakan tahun politik.

Pada tahun 2018 ini, ungkap Tjahyo, ada dua agenda besar nasional yang akan digelar yakni pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada) dan tahapan pemilihan legislatif serta pemilihan presiden tahun 2019 yang juga digelar bersamaan.

“Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) menjadi penting di tahun politik. Satpol PP dan Satlinmas harus ikut mengawal dua agenda nasional tersebut,” kata Tjahjo dalam sambutan yang dibacakan Pj Gubernur Kalbar Drs Dodi Riyadmadji, Kamis (29/3/2018).

Sambutan yang dibacakan penjabat gubernur Kalbar itu disampaikan saat menjadi inspektur upacara dalam HUT Ke 68 Sat Pol PP dan HUT Ke 56 Satlinmas Tingkat Provinsi Kalbar di halaman Kantor Gubenrur Kalbar.

“Kesiapsiagaan (Satpol PP dan Satlinmas) harus lebih ditingkatkan,” tegas Tjahyo.

Sebagai perangkat daerah, Satpol PP dan Satlinmas tentu akan ikut terlibat langsung mengawal pesta demokrasi, terutama dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

Keterlibatan Satpol PP dan Satlinmas, memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat tetap terjaga.

“Saya minta kepada Satpol PP dan Satlinmas untuk lebih meningkatkan lagi kesiapsiagaannya,” ucap Tjahyo.

Sesuai aturan, Satpol PP dan Satlinmas mempunyai tugas pokok Satlinmas antara lain, membantu menjaga ketentraman penyelenggaraan pemilu dan pilkada, baik sebelum atau pada saat pemungutan maupun setelah proses pemilihan dilaksanakan.

Tugas pokok lainnya adalah ikut membantu dalam kontek tugas sosial.

Tentu, di tahun politik ini, dinamika politik akan meningkat, sehingga potensi gangguan keamanan juga akan ikut menguat.

“Saya minta, agar dari sekarang, Satpol PP dan Satlinmas lebih meningkatkan upaya deteksi dininya, sehingga  potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bisa diantisipasi. Dengan demikian masyarakat akan selalu merasa aman, nyaman dan terlindungi,” jelasnya.

Dalam menjalankan tugas menjaga dan melindungi masyarakat, Tjahyo mengingatkan agar Satpol PP dan Satlinmas harus tetap berpedoman pada aturan yang ada yakni Peraturan Mendagri No 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP.

Sementara bagi Satlinmas, berpedoman pada  Permendagri No 10 tahun 2009 tentang Penugasan Satlinmas dalam Menangani Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilu. Kuncinya adalah koordinasi dan komunikasi.

Sehingga Tjahyo minta koordinasi, komunikasi dan sinergi dengan instansi terkait seperti KPUD,  Bawaslu, TNI, Polri dan Kesbangpol lebih diintensifkan, dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki.

“Oleh sebab itu saya meminta kepada gubernur agar mengkoordinasikan bupati, wali kota di daerah masing masing untuk mengambil langkah- langkah antisipatif,” tutup Tjahyo.

(Humas Pemprov Kalbar)