Pj Gubernur Komentari Kapuas Raya, Midji : Apa Urusannya Dia Ngomong Seperti Itu

oleh -1.714 views
Calon Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Penjelasan Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Dodi Riyatmadji, yang mengatakan bahwa pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR) tidak mudah dilakukan lantaran adanya aturan tentang moratorium dari pemerintah pusat, dikritik keras oleh calon gubernur (cagub) Kalbar nomor urut 3, Sutarmidji.

Menurut Sutarmidji, Pj Gubernur tidak punya kapasitas untuk mengomentari apa yang menjadi visi misi dari calon gubernur. Sebagaimana diketahui, Sutarmidji-Ria Norsan sangat getol menyuarakan pemekaran PKR, meski sesungguhnya isu itu sudah sejak awal disuarakan paslon lain, Milton-Boyman.

“Itukan dia ngomong bukan kapasitas dia. Jadi Pj itu tugasnya bukan itu,” ujar cagub yang karib disapa Midji ini ketika bertemu dengan sejumlah awak media di Pontianak belum lama ini.

Midji menegaskan, silakan untuk tidak setuju dengan visi misi PKR. Akan tetapi, sebagai Pj, tidak sepantasnya mengomentari hal tersebut.

“Apa urusannya dia ngomong seperti itu. Dia urus saja pemerintah dengan baik, karena dia Pj. Dia tidak punya kapasitas mengomentari visi misi kita,” ucapnya.

Baca juga: Tidak Ada Daerah Otonomi Baru, Mendagri : Usul Pemekaran Banyak, Tapi Masih Moratorium

Wali Kota Pontianak yang tengah cuti kampanye itu menilai, komentar Pj Gubernur seolah menunjukkan keberpihakannya kepada pihak yang tidak setuju dengan visi misi Midji-Norsan tentang pemekaran PKR.

“Kalau itukan dia berpihak. Pj itu nggak boleh berpihak seperti itu. Ya sudahlah, kerjakan saja yang menjadi tugas Anda, kerja dengan baik,” katanya.

Midji juga menganggap, Pj tidak konsisten dalam berkomentar terkait PKR.

“Jangan hari ini dia ngomong A, tapi ada juga dia ngomong pembentukan provinsi baru untuk Kalimantan Barat memungkinkan. Saya nggak tahu nih, apakah wartawan yang salah ketik omongan beliau, atau beliau yang salah ngomong. Tapi kalau beliau sampai mengomentari nggak akan terbentuk Kapuas Raya, bukan urusan dia. Beri tahu dia, bukan urusan dia,” tegasnya.

Midji menjelaskan, pemekaran PKR sangat dimungkinkan. Pasalnya, di dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah, daerah perbatasan menjadi prioritas pemekaran daerah otonomi baru (DOB).

“Coba baca undang-undang tentang pemerintah daerah, bukan cerita moratorium, di situ jelas prioritas pemekaran itu daerah perbatasan. Ndak ada alasan lagi itu daerah perbatasan. Cuma masalahnya kan negara tidak punya uang katanya untuk membiayai itu,” terangnya.

“Ini 60 lebih daerah otonom baru itu sudah ada Amanat Presiden (Ampres)-nya. Dengan Amanat Presiden, kemudian dikeluarkanlah PP dulu untuk provinsi, kabupaten persiapan selama tiga tahun. Nah setelah itu baru diundangkan jadi provinsi atau kabupaten definitif,” timpalnya.

Ia memastikan, Kapuas Raya bisa dimekarkan. “Kapuas Raya saya pastikan terbentuk. Percaya omongan saya,” ucapnya.

“Kalau periode pertama saya terpilih kemudian Kapuas Raya tidak terbentuk tidak ada persiapan, ya silahkan yang lain nanti ininya upayakannya. Tapi saya pastikan terbentuk. Yakin hakkul yakin terbentuk. Karena saya akan siapkan sarana prasarana, termasuk kantor dan lain sebagainya,” kata dia.

Ia melanjutkan, jika dirinya terpilih memimpin Kalbar, maka ia siap untuk membiayai biaya operasional PKR yang dibutuhkan.

“Nah bagaimana infrastruktur pemerintahnya? Nah sekarang kita akan bangunkan kantor gubernur dan kantor DPRD Kapuas Raya. Setelah itu pemerintah daerah, kalau saya jadi gubernur ini siap untuk membiayai operasional Provinsi Kapuas Raya persiapan. Itu yang dibutuhkan,” pungkasnya. (qrf)