Dewan Provinsi Benarkan Pj Gubernur yang Menjelaskan Moratorium Pemekaran

oleh -1.288 views
Eka Kurniawan.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Berkenaan dengan salah satu cagub Kalbar yang mengkritik Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Dodi Riyatmadji, yang mencoba menjelaskan terkait pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR), Anggota DPRD Provinsi Kalbar Eka Kurniawan mengatakan, apa yang disampaikan Pj sudah sesuai dengan kapasitasnya.

“Pj itu sebagaimana kita ketahui adalah salah satu pejabat di Kementerian Dalam Negeri, beliau adalah Eselon II di Kementerian Dalam Negeri. Tentunya beliau paham aturan-aturan yang di Kementerian Dalam Negeri, termasuklah di dalam moratorium pemekaran wilayah. Jadi wajar saja dia berbicara seperti itu, karena kan merupakan bidang tugas dia sebagai pejabat di Departemen Dalam Negeri yang merupakan instansi yang mengurus daripada wilayah ini di Indonesia,” ujarnya di Pontianak belum lama ini.

Menurut Eka, penjelasan Pj Gubernur sesungguhnya dalam rangka memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat Kalbar, bahwa moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB) berlaku hingga lima tahun kedepan.

Baca juga: Pj Gubernur Komentari Kapuas Raya, Midji : Apa Urusannya Dia Ngomong Seperti Itu

Tidak hanya Pj Gubernur Dodi. Sejatinya, berkenaan moratorium DOB, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga sudah menjelaskan hal serupa. Bahkan, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pun angkat bicara terkait persoalan itu.

“Jadi saya rasa ndak ada salahnya beliau untuk berbicara seperti itu. Dalam rangka membina masyarakat, memberi tahu masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya, untuk tidak percaya dengan hal-hal yang belum tentu terjadi di kedepannya. Hal-hal yang tidak pasti dijadikan konsumsi politik dan seperti terkesan seolah-olah memberikan pengharapan kepada masyarakat Kalimantan Barat yang jelas kita ketahui itu ada aturannya,” kata Eka.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, untuk tidak menjadikan isu pemekaran PKR sebagai konsumsi politik.

“Jadi selayak untuk pemekaran wilayah itu jangan jadi konsumsi di dalam bahan kampanye khususnya di Kalimantan Barat ini. Apapun alasannya, karena memang kasian nanti jadi pepesan kosong,” ujarnya.

“Yang dijamin oleh Menteri Dalam Negeri, sampai lima tahun kedepan mungkin belum akan dicabut moratorium itu gitu,” pungkas dia. (qrf)