Karolin : Cornelis yang Memperjuangkan Pembentukan Kapuas Raya

oleh
Calon Gubernur Kalimantan Barat, Karolin Margret Natasa saat menyampaikan orasi politiknya di Kabupaten Melawi (Media Center Karolin Gidot)

MELAWI, KILASKALBAR.com – Calon Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 2, Karolin Margret Natasa menegaskan pemerintah Kalbar dibawah kepemimpinan Cornelis-Christiandy telah memperjuangkan proses pembentukan Kapuas Raya, namun terkendala proses moratorium pemekaran wilayah dari pemerintah pusat.

Menurutnya, tidak benar apabila pada pemerintahan mantan gubernur Cornelis dan Christiandy menjegal pembentukan provinsi Kapuas Raya. 

“Masyarakat harus cerdas bahwa isu ini dimainkan oleh lawan politik untuk mempengaruhi agar mendapatkan dukungan, padahal prosesnya memang belum bisa dilakukan,” kata Karolin dalam orasi politiknya di Kabupaten Melawi, Rabu (28/3/2018).

Mantan anggota DPR RI dua periode ini memaparkan, isu pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR) dihembuskan lawan politik di beberapa kabupaten yang ada di Kalbar seperti Kabupaten Sanggau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu dan Sekadau.

Terkait rencana pembentukan PKR, ungkap Karolin, saat menjadi Gubernur Kalbar Cornelis tidak pernah mencabut rekomendasi yang di buat oleh gubernur sebelumnya. 

Bahkan pada tahun 2012 lalu, Cornelis juga menandatangani surat persetujuan pembentukan PKR tersebut.

Namun sayang, pada saat proses tersebut, pemerintah pusat masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan moratorium untuk pemekaran wilayah. 

Moratorium itu berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya Kalimantan Barat.

Karolin menambahkan, beberapa kendala pembentukan PKR antara lain, karena ada persyaratan administrasi yang tidak terpenuhi rekomendasi itu berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Ada tiga rekomendasi yang harus dipenuhi dan disanggupi oleh Gubernur dan DPRD.

Pertama, rekomendasi bersedia membiayai tiga tahun berturut-turut provinsi baru, sesuai dengan keuangan provinsi. 

Kedua, membantu Pemilukada dan menyerahkan sebagian asetnya kepada Provinsi baru hasil pemekaran. 

Ketiga, menyerahkan sebagian pegawainya kepada provinsi baru hasil pemekaran. 

Pada saat pengajuan pembentukan Kapuas Raya tahun 2008 lalu, kata Karolin, pemprov Kalbar masih dalam masa tarnsisi. 

“Dimana APBD Kalbar saat itu tidak bisa memenuhi syarat tersebut, terlebih pegawai yang ada juga tidak memungkinkan untuk dibagi,” ujarnya.

Kemudian, pada tahun 2012 ketika Kalbar sudah siap untuk proses pemekaran wilayahnya dan Gubernur Kalbar Cornelis saat itu sudah mengeluarkan surat persetujuan pembentukan PKB, justru prosesnya terganjal moratorium pemekaran wilayah.

“Jadi ini yang harus dipahami oleh masyarakat, jangan sampai kita terombang-ambing dengan informasi mengenai pemekaran Provinsi Kapuas Raya,” katanya.

Menyikapi isu pemekaran wilayah tertsebut, ketua tim pemenangan Karolin Gidot yang juga mantan Gubernur Kalbar, Cornelis mengungkapkan jika dirinya selalu siap mendukung penuh proses pemekaran Provinsi Kapuas Raya saat masih menjabat.

“Sayangnya, selama ini PKR sering dipelesetkan oleh elite-elite politik tertentu yang sebenarnya mereka itu juga sudah mengetahui duduk persoalan sebenarnya seperti apa,” kata Cornelis.

Cornelis menambahkan, bahwa proses pemekaran PKR pada saat dirinya menjabat saat itu hanya tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Sehingga hal tersebut tidak perlu dipertentangkan.     

“Dan sampai hari ini, belum ada satu pun daerah otonom yang dimekarkan setelah penetapan moratorium pemekaran wilayah itu. Ini fakta, bukan mau-maunya Cornelis,” ujarnya.

Cornelis meminta agar tidak ada anggapan ketika dirinya selaku gubernur pada saat itu seolah-olah menjadi penghambat pemekaran Provinsi Kapuas Raya. 

“Jadi kalau ada calon yang mengangkat isu pemekaran dan menyatakan dirinya bisa memekarkan Kalbar dengan pembentukan PKR, dia pasti bohong,” tegas Cornelis.

(Media Center Karolin Gidot)