Sidang Ajudikasi Hanura dan PSI dengan KPU Kalbar akan Dilanjut ke Penyampaian Bukti

oleh -1.644 views
Sidang ajudikasi pertama antara DPW PSI Kalbar dengan KPU Provinsi soal caleg di Kantor Bawaslu Kalbar, Senin (27/8/2018).

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Penyelesaian sengketa proses pemilu, yakni antara pemohon DPD Partai Hanura dan DPW Partai Solidaritas Indonesi (PSI) Kalbar dengan termohon KPU Provinsi, memasuki sidang ajudikasi yang pertama. Sidang digelar di Kantor Bawaslu Kalbar, Pontianak, Senin (27/6/2018).

Sidang ajudikasi pertama ini dibagi dua sesi. Pertama antara DPD Partai Hanura dengan KPU, kemudian dilanjutkan DPW PSI dengan KPU.

“Untuk hari ini sidang mendengarkan pernyataan pemohon dan termohon,” ujar Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah.

Sidang ajudikasi terkait adanya bakal calon legislatif (bacaleg) tingkat provinsi di dua parpol tersebut yang oleh KPU Kalbar dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Dalam persidangan, majelis hakim adalah pihak Bawaslu Kalbar. Ruhermansyah menjelaskan, bahwa pemohon meminta agar termohon membatalkan keputusan TMS terhadap bacalegnya tersebut.

“Pemohon ini menyampaikan agar dalam pokok-pokok permohonan agar membatalkan keputusan KPU terkait dengan penetapan daftar calon sementara (DCS). Yang kedua, untuk menerima bakal calon anggota DPRD di dapil 7, di dapil 5 untuk dimasukkan ke dalam DCS,” terang Ruhermansyah selaku Ketua Majelis Hakim pada sidang ajudikasi antara DPW PSI dengan KPU Kalbar.

Sidang ajudikasi ini digelar tiga kali. Pada sidang kedua yang digelar Rabu (29/8/2018) dan sidang ketiga pada Jumat (31/8/2018), beragendakan pembuktian.

“Tanggal 29 adalah sidang pembuktian. Artinya diberikan kesempatan pada pihak pemohon untuk menyampaikan memperkuat dalil-dalilnya apa yang dimohonkan itu,” ucap Ruhermansyah.

Ia menerangkan, pada sidang pembuktian, pihak pemohon dapat menghadirkan saksi, menyampaikan alat bukti, keterangan saksi ahli, ataupun dokumen-dokumen pendukung lainnya.

“Pihak termohon juga silahkan dapat memperkuat argumentasi. Artinya tentu mereka mempertahankan keputusan yang telah mereka buat. Apabila mereka memandang perlu untuk menyampaikan saksi, keterangan ahli maupun dokumen-dokumen lainnya pada saat sidang pembuktian,” katanya. Sidang pembuktian dari termohon akan dilaksanakan pada 31 Agustus 2018.

Jadwal sidang kedua, untuk DPD Partai Hanura pada pukul 08.30 WIB. Sedangkan DPW PSI pukul 10.00 WIB. Di sidang ketiga, waktu persidangan dijadwalkan pada jam yang sama. Kedua belah pihak di dua sidanga tersebut akan dihadirkan.

“Putusan sudah disepakati di sidang ajudikasi itu tanggal 6 September 2018, untuk pembacaan putusan,” kata Ruhermansyah.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Hanura Kalbar, Suyanto Tanjung mengatakan, dalam persidangan pihaknya meminta agar KPU memasukkan kembali daftar nama-nama caleg yang ada di dapil 5 DPRD tingkat provinsi, Kabupaten Landak.

“Pemohon meminta kepada majelis untuk memasukkan kembali daftar nama-nama calon yang ada di dapil 5 itu,” ujarnya.

Pada sidang pembuktian nanti, Suyanto berkeyakinan pihaknya dapat membuktikan bahwa salah satu calegnya layak untuk dinyatakan memenuhi syarat (MS).

“Saya rasa di dalam pembuktian ini bagi kita tidak ada persoalan. Apa yang mau dibuktikan lagi, kita semua dari awal sudah memberikan bukti sebenarnya. Seperti yang sudah sampaikan kepada beberapa awak media sebelumnya bahwa yang diminta oleh KPU inikan legalisir ijazah. Nah dalam hal ini kenap kita tidak sertakan legalisir ijazah itu, karena di tanggal 18 Juli yang lalu pada saat pengembalian berkas dan berita acaranya tertulis nama yang bersangkutan telah memenuhi syarat,” jelasnya.

“Nah ketika sudah memenuhi syarat berarti tidak ada syarat lagi yang mesti kita tambah. Tapi di hari terakhir pada tanggal 31 itu diminta kembali kepada kita untuk memenuhi salah satu syarat, yaitu legalisir ijazah. Pada malam itu juga kita bersama teman-teman memberikan ijazah yang asli. Yang diminta kan yang setegah asli. Nah kita kasi yang asli. Nah menurut saya tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan pada tanggal 29 nanti,” terang Suyanto.

Di lain pihak, Ketua DPW PSI Kalbar, Moch Sabi’in mengatakan, dalam sidang pihaknya menginginkan pemulihan daerah pemilihan (dapil).

“Yang kedua lagi tentunya kita berharap bahwa ini adalah proses yang diatur dan diwenangkan oleh undang-undang juga agar kita dapat berproses sesuai mekanisme,” ujarnya.

Sabi’in menegaskan, pihaknya siap menghadirkan saksi-saksi dan dokumen yang memang diperlukan dalam sidang ajudikasi lanjutan dengan agenda pembuktian.

Ketua KPU Kalbar, Ramdan mengatakan, pihaknya sedari awal telah menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk memberikan jawaban dalam sidang ajudikasi.

“Semua dokumen-dokumen atau aspek-aspek yang mendukung terkait dengan proses jawaban yang kita sampaikan, tentunya sudah kami siapkan,” ucapnya.

Ramdan mengungkapkan, terkait salah satu caleg perempuan dari Partai Hanura, yaitu berkenaan dengan legalisasi ijazah yang tidak jelas.

“Di dalam jawaban termohon kita, juga sudah kita sampaikan memang berdasarkan Peraturan KPU yang mengatur tentang persyaratan syarat calon, salah satunya adalah ijazah itu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang,” katanya.

Kemudian terkait caleg PSI, Ramdan mengatakan, ada banyak yang mereka ajukan. Tapi memang menjadi agak krusial adalah caleg perempuannya atas nama Novita Sari, di mana yang bersangkutan menyerahkan surat keterangan tidak pernah terkait masalah hukum namun dibuat sendiri, bukan dari instansi berwenang.

“Novita Sari itukan tidak melampirkan surat dari pengadilan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum atau terpidana dari surat pengadilan. Sementara yang bersangkutan sendiri hanya membuat surat pernyataan pribadi,” terangnya.

“Karena memang berdasarkan Peraturan KPU dan surat keputusan KPU berkaitan dengan pedoman teknis tentang parameter keabsahan surat dari pengadilan itu, surat keputusan 876 maupun 961 bahwa parameter keabsahan itu harua dibuktikan dengan adanya surat dari pengadilan. Karena yang bersangkutan tidak melampirkan, maka kita nyatakan tidak memenuhi syarat,” tutur Ramdan. (qrf)