Calon Senator dan Caleg Dilarang Kampanye Bersama

oleh -1.928 views
Ketua KPU Kalbar Ramdan (kiri) bersama Kordiv PHL Bawaslu Kalbar Faisal Riza.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU), calon anggota DPD atau senator dilarang berkampanye untuk pilpres dan pileg 2019. Baik berkampanye sebagai tim kampanye presiden, ataupun berkampanye bersama calon anggota legislatif.

“Sekarang ada pelarangan di dalam Peraturan KPU itu, bahwa tidak boleh DPD ikut bersama-sama berkampanye dengan parpol. Jadi DPD berkampanye sendiri,” kata Ketua KPU Kalbar, Ramdan saat ditemui di Kantor KPU Kalbar, Pontianak, Rabu (26/9/2018).

Ramdan mengungkapkan, aturan larangan calon anggota DPD berkampanye bersama calon legislator atau sebaliknya, merupakan aturan baru.

“Itu memang hal yang baru untuk pemilu di 2019 menjadi larangan. Kalau dulu kan boleh tuh,” ucapnya.

Apabila ditemukan caleg maupun calon anggota DPD yang berkampanye bersama atau calon senator yang berkampanye untuk salah satu capres, maka akan dikenakan sanksi administrasi pemilu.

“Itu bisa menjadi teguran administrasi saya kira. Akan menjadi pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan kampanye,” terangnya.

“Tentu itu kajian lebih lanjut dari kawan-kawan Bawaslu,” kata Ramdan.

Ditemui di tempat yang sama, menurut Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Kalbar, Faisal Riza, larangan calon senator berkampanye untuk pilpres dan pileg karena DPD adalah calon perseorangan.

“Kalau saya tangkap dalam undang-undang atau PKPU, memang DPD inikan calon perseorangan ya. Sementara kalau pilpres itukan peserta pemilunya adalah calon presiden dan gabungan partai politik dan partai politik yang mengusung. Jadi DPD inikan perseorangan, nah dia berbeda,” katanya.

Apabila nantinya ditemukan calon senator maupun caleg yang berkampanye secara bersama-sama, maka Bawaslu akan menindak tegas.

“Itu akan kita tindak. Itu akan ada sanksinya ya. Kalau dalam konteks APK misalnya, dia akan sanksi administratif. Tapi kalau misalnya, ya sesuai dengan pelaporan lah, kita lihat nanti apakah ada unsur pidana pemilunya, atau adminstratif,” jelas Faisal.

“Proses penanganan pelanggaran administratif itu nanti untuk pemilu itu kita ke jenjang di atasnya. Jadi misalnya temuan Panwascam, itu ke kabupaten yang akan melakukan. Karena dalam konteks penanganan pelanggaran administrasi itu melalui sidang administrasi. Tidak bisa langsung sanksi, harus melalui sidang,” terang dia. (qrf)