Warga Pontianak Mengadu Soal Upah ke Cagub Karolin

oleh -1.594 views
Kampanye dialogis cagub Karolin di Pontianak, Rabu (25/4/2018).

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Salah Satu warga Kota Pontianak, April, mengeluhkan nasibnya sebagai karyawan di sebuah perusahaan di Kota Pontianak, di mana gaji yang ia terima tidak sesuai dengan upah minimum regional (UMR).

Berkesempatan bertemu calon gubernur (cagub) Kalbar Karolin Margret Natasa dalam kampanye dialogis, April mengadukan nasibnya ke cagub nomor urut 2 yang berpasangan dengan Suryadman Gidot itu.

“Sebenarnya upah yang harus saya terima sekitar Rp 2 jutaan. Tapi saya menerima jauh dari yang seharusnya Bu,” ujarnya kepada Karolin di salah satu kafe di Jalan DR Wahidin, Pontianak, Rabu (25/4/2018) malam.

April berharap, pemerintah dapat memperhatikan nasib para pekerja seperti dirinya. Nasib yang April alami, juga dialami oleh teman sepekerjaannya.

“Saya berharap kalau ibu Karolin jadi gubernur nanti, bisa memperjuangkan nasib kami warga Kota Pontianak ini,” pintanya.

“Saya sudah menyampaikan keluhan saya ke berbagai macam pihak, tapi responnya tidak memuaskan,” timpal April.

Merespon pengaduan warga, Karolin menjelaskan bahwa kewenangan pengawasan UMR berada di masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Seharusnya, jika masyarakat sudah menyampaikan keluhan, pemerintah setempat bisa segera menindaklanjuti.

“Kalau sudah ada pengaduan, harusnya cepat direspon. Saya penasaran, ini kan di Pontianak sudah ada aplikasi pengaduan, kenapa kok belum ditindaklanjuti pengaduan warga ini?” katanya.

Untuk persoalan UMR, Karolin yang merupakan Bupati Landak ini telah menerapkan mekanisme pengaduan warga. Pengaduan baik secara langsung maupun melalui media sosial yang langsung ke instant terkait, akan cepat ditindaklanjuti.

“Ini sudah kita terapkan di Landak. Jadi, warga bisa melapor ke kepala dinas terkait, ke dewan, atau bisa langsung ke saya. Kalau memang tidak direspon, saya langsung turun. Saya pastikan perusahaan yang tidak memberikan hak pekerja, itu kita akan tegas,” terangnya.

Karolin menjelaskan, apabila dirinya terpilih menjadi gubernur, pemerintah daerah yang lamban merespon keluhan masyarakat akan didorong untuk segera menindaklanjutinya.

Selain itu, untuk mempermudah masyarakat menyampaikan pengaduannya, Karolin-Gidot akan membuat aplikasi pengaduan.

“Sehingga kalau ada hal-hal seperti ini, walaupun ini merupakan kewenangan (pemerintah) kabupaten/kota, nanti kita akan membantu menerus agar menjadi atensi dari pemerintah kabupaten/kota dan DPRD,” katanya.

Selain itu, Karolin menyarankan agar para pekerja berorganisasi. Sebab, dengan bergaung dalam kelompok yang terorganisir, maka persoa-persoalan seperti itu akan bisa dengan mudah diakomodir.

“Nah, kalau sudah berorganisasi, nanti kalau orang per orang yang mengalami masalah, tinggal bicarakan ke organisasi. Kalau sudah mentok tidak direspon oleh pemerintah daerah, baru serikat buruh/pekerjaanya melapor ke gubernur. Kalau saya jadi gubernur, kita akan perhatikan para pekerja,” jelasnya.

Di samping itu, perosalan warga Kota Pontianak lainnya yang disampaikan ke Karolin, di antaranya masalah listrik, dan infrastruktur jalan.

Karolin berjanji, keluhan warga akan segera ditindaklanjutinya. Baik dirinya langsung, maupun melalui anggota legislatif dari partai pengusung Karolin-Gidot, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan PKPI. (qrf)