KPU Kalbar : Syarat Calon Anggota DPD Minimal 2.000 Dukungan

oleh
Ketua KPU Provinsi Kalbar memaparkan pencalonan anggota DPD di Kantor KPU Kalbar (26/3/2018)

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalbar, Umi Rifdiyawaty, mengatakan untuk mencalonkan diri menjadi anggota dewan perwakilan daerah (DPD) dari Provinsi Kalbar, bakal calon minimal harus mengumpulkan 2.000 dukungan dari warga yang memiliki KTP Elektronik dan atau surat keterangan (Suket) dari dinas terkait.

Jumlah tersebut, sebut Umi, sekurang-kurangnya tersebar di setengah dari jumlah kabupaten maupun kota di Kalbar.

Dukungan minimal itu tersebar di sekurang-kurangnya atau minimal 50 persen kabupaten/kota atau setara dengan tujuh kabupaten/kota.

“Dalam aturannya, setiap provinsi memiliki jatah empat orang untuk DPD, berdasarkan kebijakan KPU, sebaran dukungan di daerah nantinya akan diverifikasi dengan metode sampling. Setiap dukungan akan diambil sampel sebanyak 10 persen per daerah,” ujar Umi, Senin (26/3/2018).

Mekanisme verifikasi faktual itu sendiri dilakukan dengan metode sampling 10 persen yang diambil dari setiap kabupaten/kota. 

“Jadi sampelnya bukan populasi secara keseluruhan, tetapi sampel diambil per kabupaten/kota,” ucapnya.

Penyerahan dokumen syarat dukungan bakal calon akan dimulai pada 22-26 April 2018 mendatang. Sebelum penyerahan dokumen dukungan, KPU terlebih dulu akan menghitung jumlah minimal dukungan dan sebaran daerah yang diserahkan. 

“Jadi hardcopy dan softcopy. Nah, untuk softcopy ini akan diinput atau diunggah oleh bakal calon di aplikasi yang namanya SIPP,  Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu,” ungkapnya.

Umi menyarankan, agar bakal calon memiliki sumber daya untuk membantunya dalam mengunggah data dukungan yang sudah dibuat. Untuk bisa mengakses SIPP, harus bersurat kepada KPU untuk meminta username dan password. Nanti pihak KPU akan memberikan username dan password untukmengunggah data  pendukung itu di SIPP.

Apabila dokumennya sudah diterima, KPU masih akan mencocokkan antara dokumen softcopy dengan hardcopy di SIPP. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda.

“Termasuk juga terhadap pendukung yang ternyata adalah PNS, TNI, Polri. Karena sesungguhnya itu tidak boleh,” jelas Umi.

(cak/noy)