Tingkatkan Partisipasi Pemilu 2019, KPU Singkawang Gelar Pendidikan Pemilih Berbasis Keluarga

oleh -2.180 views
Komisioner KPU Kota Singkawang, Khairul Abror memaparkan materi sosialisi pendidikan pemilih.

SINGKAWANG, KILASKALBAR.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang menggelar sosialisasi pendidikan pemilih terhadap forum warga berbasis keluarga, Minggu (25/11/2018).

Puluhan warga yang terdiri ketua-ketua RT dan tokoh masyarakat, terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur.

“Tujuan kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu. Targetnya, agar warga berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan penyelenggaraan,” ujar Khairul Abror, Komisioner KPU Kota Singkawang, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM.

Ia mengatakan, sosialisasi ini guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 mendatang.

“Sehingga selanjutnya bisa menggunakan hak pilihnya di tanggal 17 April 2019,” kata Abror.

Dengan melibatkan ketua-ketua RT dan tokoh masyarakat setempat, pendidikan pemilih ini diharapkan tidak hanya untuk peningkatan kapasitas warga. Tetapi juga, pengetahuan yang didapat bisa disampaikan kepada warga lainnya.

“Minimal ajakan kepada keluarga untuk bisa menggunakan hak pilihnya,” ucap Abror.

Lebih lanjut, dalam sosialisasi Abror menyampaikan. Bahwa ada perbedaan antara Pemilu 2014 dengan pemilu tahun depan. Di mana Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak.

“Jadi nanti di tanggal 17 April 2019, pemilihan DPD, DPR, dan Pilpres serentak dilaksanakan. Jadi untuk tingkat kabupaten/kota, nantinya ada lima surat suara yang disampaikan dicoblos oleh pemilih,” kata dia.

Selain itu, terkait dengan pindah memilih. Abror menjelaskan, jika pada pemilu ataupun pilkada sebelumnya, warga yang pindah memilih bisa mengurus paling lambat tiga hari sebelum pemungutan suara. Tapi di Pemilu 2019, paling lambat pengurusan dilakukan 30 hari sebelum pemungutan.

“Nah, mulai sekarang sudah bisa diurus kalau ada warga yang nantinya pada hari pemungutan suara ada urusan keluar daerah. Untuk pengurusannya dengan formulir A5. Bisa melalui PPS atau ke Kantor KPU. Dan pastikan warga bersangkutan sudah masuk dalam DPT,” terang dia.

Abror juga menyampaikan berkenaan dengan mekanisme kampanye. Ada hal-hal yang dilarang dilakukan oleh caleg, calon anggota DPD maupun times yakni berkampanye di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan.

“Seperti rumah ibadah, lembaga pendidikan, dan fasilitas pemerintah. Walaupun yang bersangkutan hanya memasang spanduk atau baliho atau bahan kampanye lainnya, itu dilarang di pasang di tempat-tempat yang disebutkan. Kalau ditemukan, silakan warga melapor. Bisa langsung ke Bawaslu atau pihak keamanan terkait izin kampanye dan lain-lain,” jelas Abror.

Pada kesempatan yang sama, Abror menuturkan, KPU mengajak warga untuk berpartisipasi aktif. Tidak cuma sebagai pemilih, tapi bahkan bisa terlibat menjadi penyelenggara.

Sebagaimana diketahui, pasca penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan kedua (DPTHP-2), ada tambah dari jumlah TPS saat Pilgub 2018.

“Sebelumnya pada saat Pilgub 2018, TPS di Singkawang 405 TPS. Nah, setelah penetapan DPTHP-2, ada tambahan menjadi 672 TPS. Jadi kami sangat membutuhkan keterlibatan masyarakat yang memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara di tingkatan TPS atau KPPS,” tuturnya. (zar)