Usulan Pemilih Potensial Bisa Memilih dengan KTP Lama

oleh -1.462 views
Pengamat politik Untan, Zulkarnaen.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Capaian KTP Elektronik bagi masyarakat Kalbar, belum mencapai target nasional 100 persen seluruhnya yang terekam. Pengamat politik Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Zulkarnaen berpandangan, capaian di bawah 80 persen menunjukkan KTP Elektronik di Kalbar masih bermasalah.

“Ini tentu bermasalah menurut saya,” ujarnya kepada awak media, memenuhi undangan Forum Perbatasan Provinsi Kalbar terkait daftar pemilih tetap Pilgub Kalbar 2018, belum lama ini.

Menurutnya, target KTP yang belum maksimal ini tidak boleh dibebankan kepada masyarakat, sehingga mereka yang tidak memiliki KTP Elektronik tidak bisa memberikan suaranya pada Pilkada serentak 2018 di Kalbar.

“Yang bertanggung jawab adalah negara. Pemerintah yang harusnya mampu menjawab berkenaan dengan pemenuhan KTP Elektronik ini” katanya.

Berdasarkan data dari Forum Perbatasan Provinsi Kalbar, data pemilih potensial non KTP Elektronik yang berpotensi tidak mendapatkan hak pilihnya sebanyak 244.609 pemilih. Sebanyak 142.875 pemilih berasal dari beberapa kabupaten perbatasan di Kalbar.

Baca juga: Pemilih Potensial Non KTP Elektronik di Perbatasan Berpotensi Tak Dapat Hak Pilih

Zulkarnaen mengatakan, KPU Provinsi memang tidak bisa melakukan pemenuhan hak pilih masyarakat yang berpotensi tidak mendapatkan hak pilih tanpa adanya regulasi. Maka dari itu, harapannya masyarakat tersebut dapat diberikan perlakuan khusus dalam Pilkada serentak nanti.

“Suatu bentuk yang memang memungkinkan hak politik itu terakomodir. Memang kita pahami juga, dengan adanya kebijakan KTP Elektronik tersebut, kita bisa berharap memang terbangunnya data pemilih yang tertib kan, ini kehendak yang baik. Tapi persoalannya memang pemerintah ini tidak mampu menjawab berkenaan dengan menertibkan KTP Elektronik itu, masih saja menyisakan masalah,” terbangnya.

“Harus ada salurannya seperti apa yang harus dibangun oleh pemerintah supaya menjadi rujukan bagi KPU Provinsi, melaksanakan supaya yang pemilih potensial itu punya ruang politik untuk itu,” pungkasnya.

Agar pemilih potensial dapat ikut memberikan hak suaranya, Zulkarnaen mengusulkan, mereka yang memiliki KTP lama bisa memilih.

“Namun tetap saja harus ada verifikasi. Nggak boleh lalu tanpa verifikasi. Verifikasi menjadi perlu supaya menunjukkan bahwa pemilih itu betul dia pemilih yang berhak untuk itu,” sarannya. (qrf)