Pemilih Potensial Non KTP Elektronik di Perbatasan Berpotensi Tak Dapat Hak Pilih

oleh -1.524 views
Ketua Forum Perbatasan Provinsi Kalbar, Abelnus.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Ketua Forum Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat, Abelnus menyebutkan sebanyak 142.875 pemilih potensial non KTP Elektronik dari beberapa kabupaten perbatasan di Kalbar, berpotensi tidak dapat memilih dalam Pilkada serentak 2018.

“Kabupaten-kabupaten perbatasan di Kalbar yang potensial tidak dapat memilih adalah 142.875 pemilih,” ujarnya saat menggelar konferensi pers di Kafe Clover, Pontianak, Senin (22/4/2018).

Ia menjelaskan, kemungkinan pemilih potensial di perbatasan tidak mendapatkan hak pilihnya, karena adanya perbedaan yang cukup signifikan antara jumlah wajib KTP Elektronik, DP4 per 27 November 2017, dan daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub Kalbar yang telah ditetapkan KPU Provinsi belum lama ini.

Jumlah wajib KTP Elektronik masyarakat Kalbar sebanyak 3.826.617 orang. Daftar penduduk penduduk pemilih potensial Pemilu (DP4) sebanyak 3.844.498 orang. Sedangkan DPT sebanyak 3.436.127 pemilih.

“Jadi selisih DP4 dengan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kalbar sebanyak 408.371 pemilih. Daftar pemilih potensial non KTP Elektronik Kalbar 244.609 pemilihan,” ungkap Abel.

Dalam konferensi pers tersebut, Forum Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat menghadirkan dua akademisi, pengamat politik Fisip Untan Zulkarnaen, dan peneliti sekaligus pengamat daerah perbatasan, Kristianus.

Dari pandangan terhadap potensi pemilih potensial non KTP Elektronik di daerah perbatasan yang berpotensi tidak mendapatkan hak pilih, Forum Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat merekomendasikan ke beberapa pihak terkait untuk segera menindaklanjuti perosalan tersebut.

Pertama, mendorong Kemendagri dan KPU RI untuk mengeluarkan kebijakan alternatif lain pengganti KTP Elektronik bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman, agar dapat memberikan hak pilihnya pada Pilkada serentak 2018.

Kedua, mendorong Komnas HAM agar turun ke lapangan melakukan pemantauan dan memfasilitasi masyarakat yang terancam tidak dapat memberikan hak pilihnya.

“Seperti tidak memiliki KTP Elektronik, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pasien di rumah sakit, dan narapidana di penjara pada Pilgub Kalbar 2108,” katanya.

“Ketiga, kami mendorong Disdukcapil di 14 kabupaten/kota di Kalbar agar segera melakukan jemput bola untuk melakukan perekaman KTP Elektronik sampai di kampung-kampung pada wilayah kerja masing-masing,” pungkas Abel. (qrf)