Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019, KPU Ingatkan Peserta Ikut Aturan

oleh -2.663 views
Pelepasan burung merpati di acara deklarasi kampanye damai Pemilu 2019 di Kalbar, Pontianak, Minggu (23/9/2018).

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat menggelar deklarasi kampanye damai Pemilu 2019, dengan mengusung tema “Indonesia menolak hoax, politisasi SARA, dan politik uang” di Jalan Rahadi Usman, Pontianak, Minggu (23/9/2018) pagi.

Ratusan peserta deklarasi yang terlibat, yakni peserta pemilu yang terdiri dari pengurus partai politik (parpol) tingkat provinsi dan para calon anggota DPD RI dapil Kalbar. Hadir pula Gubernur Kalbar, Kapolda, Pangdam XII/Tanjungpura, dan Forkopimda lainnya.

Ketua KPU Kalbar Ramdan mengatakan, deklarasi kampanye damai Pemilu 2019 ini dilaksanakan serentak oleh KPU tingkat provinsi se-Indonesia.

“Deklarasi kampanye damai dengan tema Indonesia menolak hoax politisasi SARA dan politik uang yang secara serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia di tingkat KPU provinsi,” ujarnya saat menyampaikan sambutan.

Ramdan menuturkan, hari ini adalah dimulainya masa kampanye bagi seluruh peserta Pemilu 2019. “Dan berakhir sampai tanggal 13 April 2019,” katanya.

Ia menyebutkan, kampanye yang diatur adalah dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan-bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial, atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

“Sedangkan kampanye rapat umum dan iklan media massa, media elektronik, dan media dalam jaringan, baru akan dimulai pada tanggal 24 Maret sampai tanggal 13 April 2019,” terangnya.

KPU Kalbar berharap, peserta pemilu dapat mengikuti aturan yang berlaku dalam pelaksanaan kampanye.

“Untuk itu saya berharap agar seluruh peserta pemilu dapat mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kampanye tersebut. Tentunya dalam menyelenggarakan kampanye senantiasa menjaga ketertiban, mengikuti peraturan yang berlaku, menyampaikan pemberitahuan atau izin kepada kepolisian dan prmberitahuan kepada Bawaslu di masing-masing tingkatan,” harap Ramdan.

Lebih lanjut ia mengatakan, kampanyr sebagai sarana komunikasi politik antara peserta pemilu dengan masyarakat, hal ini tentunya dengan mengedepankan prinsip yang jujur, terbuka, dan dialogis.

Kampanye juga dimaksudkan sebagai wujud pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut.

“Karena itu dalam konteks pemilihan umum presiden dan wakil presiden, maka dalam kampanye hendaknya menyampaikan visi, misi, program, dan atau citra diri para calon. Untuk pemilu legislatif, maka menyampaikan visi, misi, program, dan atau citra diri partai politik yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Demikian pula dengan visi, misi, program, dan atau citra diri calon anggota dewan perwakilan daerah,” ujarnya.

Ramdan mengingatkan, dalam hal pemasangan alat peraga kampanye (APK), maka tidak diperbolehkan di tempat ibadah termasuk halamannya, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan baik gedung maupun sekolah.

“Pemasangan alat peraga kampanye ini tentu mempertimbangkan aspek etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Dalam proses pencalonan, KPU Kalbar telah menetapkan daftar calon tetap (DPT) untuk DPRD provinsi. Masing-masing calon anggota legislatif parpol berjumlah 850 calon.

“Yang terdiri dari laki-laki 527 calon, dan perempuan 323 calon yang tersebar di delapan daerah pemilihan. Demikian juga untuk daftar calon tetap (DPD), yaitu berjumlah 20 calon. Selanjutnya juga di masing-masing kabupaten/kota juga sudah menetapkan daftar calon tetap,” kata Ramdan.

Ramdan kembali mengingatkan, bahwa hari ini adalah kewajiban masing-masing peserta pemilu untuk menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) di kantor KPU masing-masing tingkatan hingga pukul 18.00 waktu setempat.

“Mengingat apabila tidak menyampaikan LADK, maka akan mendapatkan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayah pemilihan tersebut,” tegasnya.

Pada acara deklarasi, masing-masing peserta pemilu, Gubernur, Kapolda, Pangdam, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu, menandatangani deklarasi kampanye damai Pemilu 2019.

Peserta pemilu secara bersama membacakan isi deklarasi sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pemilu yang damai.

“Saya berharap tentunya deklarasi yang disampaikan atau diucapkan dan yang akan ditandatangani secara bersama ini, menjadi komitmen dalam melaksanakan kampanye secara aman dan damai,” ucap Ramdan.

Selanjutnya, peserta pemilu yang masing-masing mengenakan pakaian adat mengikuti karnaval. Dengan berjalan kaki, rute karnaval dimulai dari halaman Taman Alun Kapuas, melewati Jalan Zainuddin, Pattimura, Diponegoro, dan finis di Jalan Rahadi Usman. (qrf)