Mediasi Hanura, PSI dan KPU di Kantor Bawaslu, Suyanto: Kita Akan Menempuh Proses Hukum Hingga Titik Darah Penghabisan

oleh -1.770 views
Suasana mediasi di Kantor Bawaslu Kalbar, Pontianak, Kamis (23/8/2018).

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Partai Hanura dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan gugatan sengketa pemilu terhadap KPU Provinsi Kalbar, terkait dicoretnya salah satu daerah pemilihan (Dapil) disebabkan tidak memenuhi persyaratan pada pemilihan bakal calon legislatif ke Kantor Bawaslu Provinsi Kalbar.

Dalam mediasi penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Kantor Bawaslu Provinsi Kalbar, dari Partai Hanura tampak hadir ketua DPD Partai Hanura Kalbar Suryanto Tanjung bersama tim kuasa hukumnya.

Suryanto Tanjung mengatakan, Partai Hanura keberatan atas di coretnya bakal calon legislatif dapil lima oleh KPU Provinsi Kalbar, sebab sudah memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak KPU.

“Yang jadi persoalan subtansinya oleh KPU ini bahwa ijazah belum dilegalisir. Padahal dalam berita acara yang diberikan oleh KPU ke kita per tanggal 18 Juli kemarin ada dan memenuhi syarat,” ungkap Suryanto Tanjung melalui via lelepon, Kamis (23/8/2018).

Proses mediasi yang dilakukan Bawaslu Kalbar pun berjalan alot dan tidak menemukan jalan keluar.

“Hasilnya di Bawaslu jadi belum ada dan mediasinya gagal, akan dilanjutkan di tanggal 27 Agustus mendatang dengan sidang ajudikasi. Kita akan menempuh proses hukum hingga titik darah penghabisan karena kita merasa tidak ada yang salah,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI Mochammad Sabi’in mengungkapkan, pasca penetepan DCS (Daftar Calon Sementara) legilastif oleh KPU Provinsi Kalbar itu ada satu dapil yang belum memenuhi syarat padahal pihak partai PSI telah melakukan persyaratan tersebut.

“Kita mengajukan keberatan terhadap DCS yang dicoret oleh KPU, dan kita lakukan mediasi melalui Bawaslu. Dan hasilnya ada beberapa landasan-landasan tidak capai sebuah kesepakatan,” kata Mochammad Sabi’in.

Dengan tidak ada kesepakatan dalam mediasi tersebut, Partai PSI akan lakukan jalur hukum atas keberatan mereka itu.

“Kita akan menepuh salah satu jalur lagi yaitu ajudikasi dan ini memang bolehkan oleh undang-undang akan kita tempuh jalur ajudikasi itu,” tegasnya.

Kordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kalbar Hawad Sriyanto menuturkan, Bawaslu Kalbar telah melakukan mediasi terhadap dua partai yang keberatan hasil KPU yaitu Partai Hanura dan Partai PSI.

“Hari ini kita lakukan proses mediasi yang diajukan oleh dua partai terhadap KPU Kalbar. Di mana dihadiri oleh para ketua partai,” ungkap Hawad.

Lanjutnya, dari hasil mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu dari kedua partai melanjutkan ke proses ajudikasi.

“Dari mediasi tadi baik pemohon dan termohon itu dijadwalkan oleh Bawaslu Kalbar tanggal 27 Agustus mendatang akan digelar ajudikasi. Sebab kedua belah pihak tidak menghasilkan suatu hasil dan mufakat,” pungkasnya.

Bawaslu sebagai amanat undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum akan melakukan sidang ajudikasi. (ws)