Putusan MK Calon Anggota DPD Tidak Boleh Pengurus Parpol, KPU RI Segera Adakan Rapat Pleno

oleh -3.646 views
Komisioner KPU RI, Viryan.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pengurus parpol dilarang menjadi calon anggota DPD. Hal ini sebagai jawaban dari gugatan Muhammad Hafidz.

Hafidz menggugat Pasal 182 huruf l. Pasal itu berbunyi:

Peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan setelah memenuhi syarat bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat….serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan putusan putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 tersebut, Komisioner KPU RI, Viryan mengatakan pihaknya telah mendengar putusan MK itu, namun belum mendapatkan secara lengkap dokumennya.

Apabila telah didapatkan dokumen secara lengkap, KPU RI akan segera membahas putusan itu.

“Jadi kami akan segera berupaya mendapatkan dokumen putusan MK, kemudian segera kami bahas. Tadi sudah disinggung, mungkin hari ini secepatnya kami akan rapat pleno untuk membahas hal tersebut,” ujarnya usai menghadiri Rakernis Pengawasan Verifikasi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Pontianak, Senin (23/7/2018).

Ia menjelaskan, pada rapat pleno nantinya, KPU akan membahas di antaranya apakah putusan MK tersebut diberlakukan pada Pemilu saat ini atau berikutnya.

“Kemudian apakah yang dimaksud itu pengurus partai politik saja atau sampai dengan anggota. Kan kami belum mendapatkan secara utuh informasi terlait putusan tersebut,” katanya. (qrf)