Bawaslu Singkawang Gandeng Tokoh dan Mahasiswa Awasi Pemilu 2019

oleh -1.593 views
Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL), Bawaslu Kalbar, Faisal Riza saat menyampaikan materi pada rakor yang diadakan Bawaslu Singkawang, Jumat (21/9/2018).

SINGKAWANG, KILASKALBAR.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Singkawang menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama stakeholder dalam rangka Pemilu 2019 di Aula Hotel Sentosa, Singkawang, Jumat (21/9/2018).

Rakor dihadiri komisioner Bawaslu Kalbar, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL), Faisal Riza itu, dan puluhan peserta yang terdiri dari tokoh dan mahasiswa.

Ketua Bawaslu Kota Singkawang, Zulita mengatakan, rakor bersama dengan para tokoh dan mahasiswa ini karena mereka dinilai paling bisa berperan dalam melakukan pengawasan dan mengawal proses Pemilu kelak.

Terlebih, selama tahapan Pemilu 2019 berlangsung, sudah ada satu laporan dari masyarakat yang sudah ditindaklanjuti Bawaslu Singkawang dengan penyelesaian administrasi terhadap dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan KPU Singkawang karena diduga tidak sesuai dengan mekanisme dalam hal penetapan PPS.

“Dan itu sudah kita lakukan sidang. Alhamdulillah sudah selesai,” ujarnya.

Maka dari itu, Bawaslu Singkawang menekankan kepada masyarakat untuk tetap aktif dalam memberikan pengawasan dan pengawalan khususnya dalam tahapan maupun pelaksanaan Pemilu 2019.

“Kalaupun ditemukan adanya dugaan pelanggaran, silakan dikomunikasikan lewat media sosial atau datang langsung ke Pojok Pengawasan yang sudah ada di Kantor Bawaslu Singkawang,” ucapnya.

Berkenaan dengan tahapan kampanye yang dimulai pada 23 September 2018, Zulita mengimbau kepada tim, parpol serta calon untuk mematuhi segala aturan-aturan yang ada.

“Diharapkan tidak ada kampanye-kampanye yang melanggar aturan, karena hal itu juga sudah kita imbau sejak awal,” ucapnya.

Kemudian, kepada calon maupun parpol juga diharapkan bisa memerhatikan larangan-larangan tempat yang tidak diperbolehkan untuk pemasangan alat peraga kampanye (APK) seperti baliho, banner dan spanduk.

“Beberapa tempat yang dilarang seperti taman, Jembatan Agen dan tempat ibadah,” sebutnya.

Apabila masih ditemukan pelanggaran, Zulita menegaskan, pihaknya tidak segan melakukan tindakan berupa penertiban APK. (mizar)