Forum Perbatasan Minta Bawaslu Buka Data Pelanggaran Paslon Pilgub

oleh -1.709 views
Ketua Forum Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat,, Abelnus.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Menjelang Pemilihaan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar yang akan dihelat pada 27 Juni 2018 mendatang, membuat iklim politik Kalbar semakin panas.

Pelanggaran kampanye pun berpotensi terjadi dilakukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalbar, kerawanan pelanggaran kampanye membuat berbagai kalangan berharap agar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalbar untuk segera membeberkan data jumlah pelanggaran kampanye serta melakukan penindakan dan memberikan sanksi terhadap paslon yang jelas-jelas telah melakukan pelangaran.

Menurut Ketua Forum Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat, Abelnus, selama ini pihak penyelenggara Pemilu Kalbar belum pernah merilis data jumlah pelanggaran selama masa berkampanye dilakukan.

“Merilis data jumlah pelanggaran berkampanye di publik sangat tepat, guna untuk menekan pelanggaran kampanye selanjutnya sekaligus memberikan edukasi dan efek jera terhadap paslon yang telah melakukannya,” ujarnya kepada KILASKLABAR.com melalui rilis, Minggu (20/5/2018).

Ia menilai, bahwa pihak penyelenggara Pemilu belum serius dalam melakukan penindakan terhadap paslon yang telah terang-terangan melakukan pelangaran kampanye, seperti masih adanya ditemukan mobil yang dipasangin stiker penuh dengan foto paslon tertentu, padahal itu kan melanggar kampanye.

“Penyelenggara Pemilu yang berwenang dalam melakukan Pengawasan Pemilu harus tegas dan tanggap dalam menindak pelangaran kampanye yang dilakukan oleh Paslon tertentu,”pintanya.

Menurut Abelunus yang juga seorang peneliti wilayah perbatasan Provinsi Kalbar ini, selain penyelenggara Pemilu harus tegas, juga harus memberikan sanksi yang konkret dan final.

“Bukan hanya memberikan saksi berupa Administrasi, karena sanksi adminitrasi tidak akan membuat paslon jera, kedepannya harus memberikan sanksi yang tegas,” katanya.

Ia mendorong keterbukaan pihak yang berwenang melakukan pengawasan Pemilu dalam hal ini Bawaslu Kalbar dan Panwaslu di 14 kabupaten/kota agar merilis data jumlah pelanggaran kampanye yang telah dilakukan oleh masing-masing paslon.

“Dirilisnya jumlah pelanggaran kampanye tersebut, sedikit banyak akan membuat paslon jera, sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian dan mempertimbangkan kembali untuk memilihnya pada 27 Juni 2018 mendatang, karena posisinya sebagai pemimpin masyarakat Kalbar, tentunya harus memberikan contoh yang baik terhadap masyarakatnya,” tegasnya.

Bawaslu Kalbar juga harus selalu aktif menindaklanjuti atas laporan-laporan yang telah disampaikan oleh masyarakat, terkait dengan potensi pelanggaran yang dilakukan oleh paslon tertentu. Selain itu, Bawaslu harus adil dalam memberikan sanksi tanpa pilih kasih. (qrf)