Target PKPI Kalbar di Pileg 2019

oleh -2.572 views
Sekretaris DPP PKPI Kalbar, Romadi menerima tanda terima pendaftaran (TTPd) berkas bacaleg dari Ketua KPU Kalbar, Ramdan.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Sebanyak 65 bakal calon legislatif (bacaleg) diajukan Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kalbar ke KPU Provinsi Kalbar, Selasa (17/7/2018).

“PKPI Kalbar menyerahkan dari semua dapil Kalbar 1 sampai 8 itu semuanya full 65 caleg,” ujar Sekretaris DPP PKPI Kalbar, Romadi kepada awak media di Kantor KPU Kalbar, Pontianak, Rabu (18/7/2018).

Untuk keterwakilan bacaleg perempuan yang wajib diajukan, PKPI melebihi dari persentase minimal 30 persen.

“Kita lebih dari 30 persen. Ada dari beberapa dapil, 35 persen sampai 40 persen. Inilah sebenarnya bahwa PKPI memang menaati pada aturan,” ucapnya.

PKPI menargetkan masuk dalam lima besar parpol pemenang dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Saat ini, PKPI memiliki tiga kursi di legislatif provinsi.

“Artinya apa? Kita akan insyaallah dalam beberapa penyusunan di setiap dapil akan bisa mendapatkan kursi yang ada. Jadi untuk yang tiga kursi kemungkinan kita bisa menambah hingga 100 persen ya, enam kursi,” ucap Romadi.

Untuk mencapai target tersebut, kata Romadi, ini adalah perjuangan bersama. Dalam menjaring bacaleg, PKPI sangat selektif merekrut kader maupun simpatisan yang potensial.

“Kita merekrut caleg-caleg yang potensial, bail kader maupun simpatisan daripada PKPI. Jadi ketokohan juga di situ ada, teman-teman yang sudah bekerja cukup lama berkiprah di masyarakat. Dengan komposisi yang ada, PKPI yakin akan mencapai target itu,” tuturnya.

Berkenaan dengan syarat pencalonan di mana parpol harus menandatangani pakta integritas tidak menyertakan caleg mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi, Romadi mengatakan, PKPI sangat berkomitmen akan hal itu.

“Penyeleksian di PKPI sangat ketat, terutama di tiga itu (mantan terpidana). Insyaallah caleg dari PKPI itu tidak akan terlibat dari pada hukum,” katanya. (qrf)