Polemik Rumah Sakit Rujukan Bagi Bacaleg, KPU Perluas Pengurusan Syarat Kesehatan

oleh -1.767 views
Ketua KPU Kalbar, Ramdan.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 tentang pengurusan syarat kesehatan calon legislatif (caleg), menuai protes dari sejumlah pihak.

KPU dinilai telah melampaui kewenangannya, dengan menentukan rumah sakit rujukan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, diatur mengenai syarat kesehatan bagi calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Calon anggota legislatif boleh melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas narkoba melalui dokter, puskesmas, dan rumah sakit yang memenuhi syarat.

Namun, belakangan pihak KPU RI telah memberikan klarifikasi terkait dianggap melampaui wewenang. KPU bukanlah lembaga yang dapat menentukan tempat pengobatan, melainkan hanya mengajukan surat permohonan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Baca juga : Syarat Kejiwaan Bacaleg Banyak Belum Selesai, Ketua NasDem Kalbar Kritik Fasilitas Rumah Sakit

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua KPU Kalbar, Ramdan, saat memberikan penjelasan kepada wartawan di Pontianak mengenai Surat Edaran KPU tersebut.

“Bahwa keluarnya Surat 627 yang menyebutkan rumah sakit yang dinyatakan memenuhi syarat itu, itukan hasil koordinasi dari KPU RI bersama IDI Pusat bersama Himpsi Pusat bersama BNN di pusat, kemudian koordinasi bersama Kemenkes. Lalu kemudian keluarlah rekomendasi rumah sakit terakreditasi regional bahasanya seluruh Indonesia termasuklah di Kalbar,” ujar di Kantor KPU Kalbar, Jalan Subarkah Nomor 1, Pontianak, Senin (16/7/2018).

“Jadi memang (isi) suratnya seperti itu. Hanya kita menyampaikan kepada partai politik berdasarkan surat itu, inilah rumah sakit yang berdadarkan rekomendasi,” ucapnya.

Baca juga: Pihak Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong Akui Kewalahan Layani Bacaleg

Berdasarkan surat edaran tersebut, kata Ramdan, rumah sakit di Kalbar yang menjadi rujukan bagi bacaleg, yakni RSUD dr Soedarso dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sungai Bangkong di Pontianak, dan RSJ Bodok di Singkawang.

Lebih lanjut, Ramdan mengatakan bahwa KPU RI kembali mengeluarkan Surat Edaran Nomor 633. Surat edaran ini menjelaskan, sepanjang memenuhi syarat maka rumah sakit selain yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 627 bisa melakukan pemeriksaan terhadap bacaleg.

“Ada Surat 633 yang menyebutkan bahwa, kalau memang selain rumah sakit yang disebutkan di dalam Surat 627 itu, tetap boleh asal rumah sakit pemerintah kemudian dengan tetap melampirkan hasil pemeriksaan,” kata Ramdan. (qrf)